Monday, 7 Ramadhan 1442 / 19 April 2021

Monday, 7 Ramadhan 1442 / 19 April 2021

AS Tutup Sejumlah Akses Bisnis Militer Myanmar

Jumat 05 Mar 2021 15:14 WIB

Rep: Lintar Satria/ Red: Teguh Firmansyah

 Pengunjuk rasa anti-kudeta melepaskan alat pemadam kebakaran untuk melawan dampak gas air mata yang ditembakkan oleh polisi selama demonstrasi di Yangon, Myanmar, Kamis, 4 Maret 2021. Para pengunjuk rasa di Myanmar yang memprotes kudeta militer bulan lalu kembali ke jalan-jalan pada hari Kamis, tidak gentar oleh pembunuhan sedikitnya 38 orang pada hari sebelumnya oleh pasukan keamanan.

Pengunjuk rasa anti-kudeta melepaskan alat pemadam kebakaran untuk melawan dampak gas air mata yang ditembakkan oleh polisi selama demonstrasi di Yangon, Myanmar, Kamis, 4 Maret 2021. Para pengunjuk rasa di Myanmar yang memprotes kudeta militer bulan lalu kembali ke jalan-jalan pada hari Kamis, tidak gentar oleh pembunuhan sedikitnya 38 orang pada hari sebelumnya oleh pasukan keamanan.

Foto: AP
Sanksi diberlakukan menyusul sikap keras militer Myanmar terhadap demonstran.

REPUBLIKA.CO.ID, WASHINGTON -- Amerika Serikat (AS) mengungkapkan langkah baru untuk menghukum militer Myanmar atas kudeta 1 Februari lalu. AS memblokir sejumlah perdagangan Kementerian Pertahanan, Dalam Negeri dan perusahaan militer Myanmar.

Washington juga melarang Myanmar mengekspor barang-barang yang digunakan untuk militer atau disebut military end use. Sehingga mereka harus mendapatkan lisensi yang sulit diperoleh untuk mengirim komoditas tertentu ke AS.

Langkah ini diambil saat militer Myanmar mengintensifkan penindakan keras terhadap pengunjuk rasa damai yang memprotes kudeta dan penahanan Kanselir Negara Aung San Suu Kyi serta politisi lainnya. Di sejumlah kota polisi membubarkan massa dengan gas air mata dan tembakan peluru tajam.

PBB mengatakan sejak awal kudeta setidaknya sudah 54 orang tewas. Lebih dari 1.700 orang ditangkap termasuk 29 orang jurnalis.

Bulan lalu Presiden AS Joe Biden menjatuhkan sanksi ke orang-orang yang menggulingkan pemerintahan yang sah. Termasuk menteri pertahanan dan tiga perusahaan yang bergerak di bidang permata dan batu berharga.

sumber : Reuters
BACA JUGA: Ikuti Serial Sejarah dan Peradaban Islam di Islam Digest , Klik di Sini
 
 
 
 
  • Komentar 0

Dapatkan Update Berita Republika

 

BERITA LAINNYA