Jumat 05 Mar 2021 15:06 WIB

Jokowi: Ambil Teknologi Luar Boleh, Asal Produksi di Sini

Investasi harus disertai dengan transfer teknologi dan pemberdayaan SDM.

Rep: Sapto Andika Candra/ Red: Friska Yolandha
Aktivitas pabrik (ilustrasi). Presiden Joko Widodo (Jokowi) membuka lebar-lebar keran investasi, disertai dengan transfer teknologi dan pemberdayaan SDM.
Foto: AP
Aktivitas pabrik (ilustrasi). Presiden Joko Widodo (Jokowi) membuka lebar-lebar keran investasi, disertai dengan transfer teknologi dan pemberdayaan SDM.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Presiden Joko Widodo (Jokowi) membuka lebar-lebar keran investasi, baik untuk investor asing atau domestik. Ia meyakini bahwa investasi merupakan kunci pemulihan ekonomi di saat konsumsi rumah tangga belum sepenuhnya pulih akibat pandemi Covid-19. 

Terkait investasi ini, Jokowi tidak mempermasalahkan apabila teknologi manufaktur diadopsi dari luar negeri. Ia mengakui bahwa belum semua industri dalam negeri punya peralatan mutakhir. Namun, ujar Jokowi, perusahaan tetap harus memastikan adanya transfer teknologi dan pemberdayaan SDM lokal, meski teknologinya masih dibawa dari luar negeri. 

Baca Juga

"Saya paham teknologi dalam negeri masih belum kuat. Silakan teknologinya diambil perusahaan luar juga nggak apa-apa tapi produksinya di dalam negeri. Diikuti transfer teknologi dan kemampuan SDM kita harus naik kelas," ujar Jokowi dalam pembukaan Rakernas HIPMI di Istana Bogor, Jumat (5/3). 

Presiden menambahkan, investasi yang deras juga menjadi kunci perluasan lapangan kerja. Kebutuhan kesempatan kerja memang meningkat tajam selama pandemi ini karena jutaan pekerja terdampak. Total ada hampir 10 juta pengangguran pada 2020 lalu, naik dari dari skeitar 7 juta pengangguran pada 2019. 

"Indonesia mengundang teknologi maju untuk masuk. Membangun pabriknya di Indonsia. Silakan pasarnya untuk ekspor atau dalam negeri. Jangan mereka untung kita cuma jadi penonton saja," kata Jokowi. 

Prinsipnya, Jokowi mengatakan, Indonesia menganut keterbukaan ekonomi. Indonesia, imbuhnya, juga tidak menganut proteksionisme yang diyakini terbukti merugikan negara. Hanya saja, meski menentang proteksionisme, Jokowi tetap menekankan bahwa pemerintah menghindari adanya unfair practices yang justru merugikan investor atau pelaku usaha domestik.

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement