REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Tjahjo Kumolo mengatakan rencana rekrutmen aparatur sipil negara (ASN) dengan total jumlah sekitar 1,3 juta pegawai merupakan pengalaman pertama bagi pemerintah. Tjahjo mengatakan, jumlah rekrutmen tahun ini kebanyakan untuk guru formasi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) sebanyak satu juta dan sisanya tenaga lainnya formasi PPPK dan PNS.
"Jumlah yang tidak pernah kita lakukan sebelumnya," ujar Tjahjo dalam keterangan tertulisnya, Kamis (4/3).
Karena itu, Tjahjo mengatakan, pemerintah mencoba merumuskan prosedur, memperkuat dukungan kebijakan, mengidentifikasi berbagai risiko, dan berbagai persiapan lain yang diperlukan. Termasuk, mencoba keteraturan sistem seleksi secara online bersama Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) dan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).
Tjahjo mengatakan, saat ini Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB), Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) dan Badan Kepegawaian Negara (BKN) sedang mematangkan terkait jadwal penerimaan. "Pengadaan ASN dan Guru PPPK ini adalah sebuah upaya yang terkait dengan prioritas pembangunan SDM, terutama SDM ASN yaitu dengan melakukan rekrutmen pegawai ASN," kata Tjahjo.
Tjahjo mengatakan, pemerintah ingin memaksimalkan perencanaan seleksi ASN 2021 agar pelaksanaannya berjalan lancar. Sebab, Tjahjo mengatakan, meski rekrutmen ASN dilakukan setiap tahun, tetapi adanya pandemi membuat rekrutmen ASN 2020 dibatalkan
"Terkait seleksi tahun 2021, pertama perlu saya tegaskan, terkait dengan pengadaan 1 juta guru PPPK, Kemenpan RB mendukung upaya Kemendikbud untuk merekrut pegawai pemerintah dengan PPPK yang dilakukan untuk menyelesaikan kekurangan guru di seluruh daerah yang selama ini diisi oleh tenaga honorer," kata Tjahjo.
Untuk formasi satu juta guru PPPK, ia mengatakanpara pelamar yang bisa mengisi lowongan ini adalah tenaga-tenaga honorer yang sudah terdaftar dalam data pokok pendidikan (Dapodik) Kemendikbud. Untuk itu, para guru eks tenaga honorer kategori-2, dan lulusan PPG atau Pendidikan Profesi Guru yang tidak mengajar pun bisa mengisi lowongan Guru PPPK ini.
Bahkan, Tjahjo mengatakan, Kemendikbud menyediakan fasilitas bagi tenaga-tenaga honorer ini meningkatkan kemampuan dalam menghadapi tes seleksi, dan memberikan kesempatan tes sebanyak tiga kali. Selain itu, Kemenpan RB bersama dengan Kemendikbud serta BKN menyusun rencana ini secara matang sejak Februari 2020 dengan dukungan Kementerian Keuangan dalam penyediaan anggaran.
Tjahjo melanjutkan, untuk kebutuhan jabatan lainnya di pemerintah daerah selain jabatan guru, pemerintah juga telah menentukan kebutuhan sekitar 189 ribu pegawai. Kebutuhan ini terdiri dari 70 ribu PPPK jabatan fungsional selain guru, dan 119 ribu CPNS untuk berbagai jabatan teknis yang sangat diperlukan.
Termasuk tenaga kesehatan, dan tenaga lapangan lainnya yang secara operasional menjalankan tugas-tugas spesifik untuk memenuhi target-target pembangunan. Secara proporsional 70-80 persen merupakan tenaga-tenaga pelaksana utama di bidang pendidikan, penyuluh pertanian, penyuluh KB, atau pegawai yg langsung bertugas di lapangan.
Sedangkan untuk pengadaan ASN di Pemerintah Pusat pemerintah telah menentukan kebutuhan sebesar sekitar 83 ribu baik dari CPNS maupun PPPK. Formasi ini diajukan sesuai dengan kebutuhan masing-masing instansi untuk berbagai jabatan
"Jumlah tersebut merupakan kebutuhan untuk dua tahun yakni tahun 2020 dan 2021, mengingat pada tahun 2020 pemerintah tidak melaksanakan rekrutmen," katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
