REPUBLIKA.CO.ID, MALANG -- Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) menggandeng Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Muhammadiyah Malang (Fisip UMM) menggelar seminar bertema 'Pancasila Sebagai Pencegah Tindakan Korupsi' di Aula GKB IV lantai 9 UMM, Kota Malang, Jawa Timur, Rabu (3/3). Kegiatan ini dilatarbelakangi banyaknya kasus korupsi di Indonesia, baik di lembaga politik maupun nonpolitik.
Seminar ini juga disiarkan langsung melalui kanal Youtube Fisip UMM. Ratusan peserta hadir dari berbagai kalangan, mulai Pemuda Pancasila, Pimpinan Daerah Muhammadiyah dan Aisyiyah, kepala dinas, camat, lurah, kepala desa di Kota Malang dan Batu, serta beberapa tamu undangan lainnya.
Wakil Kepala BPIP, Profesor Hariyono menyampaikan, tindak korupsi di Indonesia tidak hanya dilakukan oleh pejabat politik tetapi juga di lembaga lain yang tidak berhubungan dengan politik. Sifat rakus yang dimiliki oleh sekelompok elit tertentu menjadi pemantik suburnya tindakan kriminal tersebut.
"Bila hal ini terus berlanjut demokrasi Indonesia akan menjadi semu," ucap Hariyono dalam siaran pers yang diterima Republika, Rabu.
Menurut dia, BPIP ingin penerapan Pancasila tidak hanya berhenti di tahap intoleransi, radikal, dan terorisme. Dia ingin juga Pancasila bisa sebagai alat untuk membentuk karakter bangsa, yang dalam hal ini dapat meminimalisasi tindak pidana korupsi. Dia berharap, diskusi yang diadakan BPIP tidak hanya dilihat dari perspektif hukum, tetapi juga bidang sosial budaya.
"Iya. Untuk mengajak publik mencegah korupsi. Koruptor adalah pengkhianat Pancasila. Indonesia sulit maju bukan akibat dari intoleransi dan radikalisme semata tetapi juga oleh perilaku korupsi, khususnya di kalangan penyelenggara negara," kata Hariyono saat dikonfirmasi Republika.
Hariyono menuturkan, seminar tersebut diadakan juga dalam rangka membangun kesadaran bahwa Republik Indonesia bukan pewaris VOC yang bangkrut karena korupsi. Maraknya perilaku korupsi yang sampai sekarang masih terjadi, sambung dia, tidak menjadikan pengalaman dijajajah oleh VOC sebagai legitimasi.
Menurut Hariyono, Republik Indonesia dibangun oleh para pendiri bangsa bukan semata untuk membebaskan bangsa dari penjajahan dan eksploitasi yang dilakukan oleh bangsa lain. Indonesia merdeka, sambung dia, diperjuangkan untuk membangun masyarakat yang adil dan makmur.
"Eksploitasi penyelenggara negara terhadap kekayaan dalam bentuk korupsi, kolusi dan nepotisme jelas bertentangan dengan nilai nilai luhur Pancasila," ucap guru besar Universitas Negeri Malang (UM) tersebut.
Rektor UMM Dr Fauzan mengatakan, dampak tindak korupsi yang dilakukan para pejabat sangat besar bagi kehidupan berbangsa. Tidak hanya dapat menyengsarakan rakyat, dia menambahkan, korupsi juga dapat merusak generasi muda. Jika tindak pidana korupsi tidak segera diatasi dengan tegas, Fauzan yakin, efeknya bisa lebih berbahaya bagi kelangsungan bangsa.
Wali Kota Malang Sutiaji berpendapat, BPIP perlu membuat sebuah media untuk mendekatkan Pancasila kepada generasi muda. Hal itu penting, mengingat saat ini jumlah kaum milenial di Kota Malang lebih dari 50,68 persen dari total penduduk.
Adapun berdasarkan survei Badan Pusat Statistik (BPS) 2020, jumlah penduduk Kota Malang di angka 843 ribuan. Dengan demografi seperti itu, Sutiaji berharap, BPIP bisa menjadikannya sebagai tantangan untuk mendesain agar kaum muda mau menggandrungi Pancasila juga.
"Mungkin dengan game-game yang mengenalkan akar budaya kita sehingga akar budaya kita menancap. Bagaimana animator-animator film di Malang juga diajak sehingga mengenalkan apa itu Pancasila. Secara filosofis itu bisa dimasukkan. Ketika itu sudah bisa masuk, saya yakin Indonesia akan mengawali menjadi citra negeri yang bersih," jelas Sutiaji.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
