Wednesday, 9 Ramadhan 1442 / 21 April 2021

Wednesday, 9 Ramadhan 1442 / 21 April 2021

Dirut Baru BPJS Kesehatan Harap Peserta Bisa Divaksinasi

Rabu 03 Mar 2021 15:52 WIB

Rep: Rr Laeny Sulistyawati/ Red: Andi Nur Aminah

Direktur Utama Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan Ali Ghufron Mukti (ilustrasi)

Direktur Utama Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan Ali Ghufron Mukti (ilustrasi)

Foto: Republika/Tahta Adilla
berharap masyarakat yang jadi peserta JKN-KIS secara bertahap juga bisa divaksinasi.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Vaksinasi Covid-19 di Tanah Air telah berjalan sejak Januari 2021 lalu namun kini kelompok tenaga kesehatan (nakes), petugas pelayanan publik, hingga lanjut usia yang baru bisa mendapatkannya. Direktur Utama Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan Ali Ghufron Mukti berharap masyarakat yang jadi peserta Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) secara bertahap juga bisa mendapatkan imunisasi ini dan akhirnya bisa mencapai imunitas kelompok (herd immunity).

Ali Ghufron menjelaskan, vaksinasi jadi salah satu kunci dalam pengendalian pandemi Covid-19. "Sehingga, kami berharap masyarakat yang jadi peserta BPJS Kesehatan pada waktunya bisa divaksinasi. Sebab vaksin tidak hanya memproteksi dirinya sendiri melainkan juga bangsa Indonesia supaya bisa mencapai imunitas kelompok," usai menjalani vaksinasi Covid-19 bersama dengan 1.569 duta BPJS Kesehatan di kantor BPJS Kesehatan Kantor Pusat, Rabu (3/3).

Ia menjelaskan, syarat untuk mencapai herd immunity adalah 70 persen penduduk Indonesia atau 181,5 juta telah divaksin. Oleh karena itu, vaksinasi dilakukan dengan sasaran jumlah penduduk 181,5 juta, bahkan vaksinasi diperkuat dua dosis. 

Baca Juga

Kemudian, dia melanjutkan, antibodi masyarakat termasuk peserta JKN-KIS secara keseluruhan bisa terbentuk. Sehingga ketika virus masuk tubuh, orang yang sudah divaksin siap mengenali virus ini sehingga tidak terinfeksi. 

Oleh karena itu, dia menegaskan bahwa BPJS Kesehatan sangat mendukung program vaksinasi Covid-19 yang dilakukan pemerintah. Apalagi, dia melanjutkan, vaksinasi Covid-19 telah mendapatkan izin edar darurat (EUA) dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM). 

Baca juga : Vaksinasi Covid-19 Secara Drive-Thru, Begini Caranya

Tak hanya vaksin impor, dia melanjutkan, BPJS Kesehatan juga berharap vaksin merah putih dari tujuh platform yang sedang dikembangkan, mulai dari protein rekombinan, berbasis DNA/RNA, adenovirus bisa sesegera mungkin diproduksi dan bermanfaat. 

Di kesempatan yang sama,  Ketua Dewan Pengawas BPJS Kesehatan, Achmad Yurianto menambahkan, semua pihak, termasuk BPJS Kesehatan berkewajiban untuk menyukseskan vaksinasi Covid-19. Oleh karena itu, Yuri berharap 100 persen pegawai BPJS Kesehatan bisa mendapatkan vaksin ini. Namun, pihaknya juga melakukan skrining ketat karena imunisasi Covid-19 harus memenuhi ketentuan dari Kementerian Kesehatan (Kemenkes). Hasilnya, ia mengakui ada staf BPJS Kesehatan yang terinfeksi Covid-19 dan diantara mereka ada yang belum lebih dari tiga bulan usai sembuh dari infeksi virus. "Sehingga harus ditunda (untuk mendapatkan vaksin Covid-19)," katanya.

BACA JUGA: Ikuti News Analysis News Analysis Isu-Isu Terkini Perspektif Republika.co.id, Klik di Sini
 
 
 
 
  • Komentar 0

Dapatkan Update Berita Republika

 

BERITA LAINNYA