70 Persen Kasus Korupsi adalah Suap

Rep: Rizkyan Adiyudha/ Red: Andi Nur Aminah

Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri menjawab pertanyaan wartawan usai penandatanganan kerjasama antara BUMN bersama KPK di gedung Juang KPK, Jakarta, Selasa (2/3). Kementerian BUMN bersama 27 perusahaan BUMN menandatangani perjanjian kerja dengan KPK mengenai penanganan pengaduan dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi di lingkungan BUMN. Republika/Thoudy Badai
Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri menjawab pertanyaan wartawan usai penandatanganan kerjasama antara BUMN bersama KPK di gedung Juang KPK, Jakarta, Selasa (2/3). Kementerian BUMN bersama 27 perusahaan BUMN menandatangani perjanjian kerja dengan KPK mengenai penanganan pengaduan dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi di lingkungan BUMN. Republika/Thoudy Badai | Foto: Republika/Thoudy Badai

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri mengungkapkan bahwa mayoritas perkara korupsi yang terjadi menyangkut kasus suap. Hal tersebut dia sampaikan saat menjalin kerja sama antikorupsi bersama dengan kementerian dan sejumlah perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Dia menjelaskan, ada tiga hal yang perlu dilakukan guna mencegah terjadinya korupsi. Pertama, adalah pendidikan masyarakat supaya seluruh pihak, elemen masyarakat, penyelenggara, dan aparatur negara tidak ingin melakukan korupsi.

Dia mengatakan, caranya adalah dengan melakukan kerja sama guna mewujudkan BUMN yang good governance. Komisaris Jendral Polisi ini melanjutkan bahwa iplementasi cara tersebut dengan membangun manajemen antisuap. "Kenapa ini penting? Karena lebih dari 70 persen kasus korupsi adalah suap," kata Firli Bahuri di Jakarta, Selasa (2/3).

Baca Juga

Firli melanjutkan, hal kedua adalah dengan membangun unit pengendali gratifikasi. Dia mengatakan, hal tersebut dengan meminta seluruh BUMN mengadakan unit pengendali gratifikasi guna mencegah terjadinya tindakan korupsi. "Ketiga pencegahan. Ini kita ingin perbaikan sistem, yang lemah diperkuat, yang lemah diganti, yang gagal diperbaiki supaya nggak ada kesempatan pihak di BUMN melakukan korupsi," katanya.

Dia mengatakan, KPK dan BUMN mempunyai visi serupa yaitu mewujudkan negara, melindungi seluruh tumpah darah Indonesia, menyejahterakan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Firli menjelaskan, hal-hal tersebut ditopang oleh dua hal yakni peningkatan pendapatan negara dan pencegahan kerugian negara.

"Kalau korupsi, timbul negara kerugian negara dan KPK berkewajiban kembalikan kerugian negara lewat asset recovery. Itu inti kerja sama KPK dan BUMN hari ini," katanya.

Sebelumnya, Menteri BUMN Erick Thohir mengajak perusahaan berplat merah untuk menandatangani kerjasama pelaporan tindak pidana korupsi. Aplikasi berbasis website itu memungkinkan siapapun untuk melaporkan dugaan tindak korupsi secara anonim.

Penanganan pengaduan dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi melalui Whistleblowing System (WBS) terintegrasi ditandatangani oleh 27 perusahaan BUMN. Perjanjian tersebut dilakukan guna mencegah terjadinya tindakan korupsi di seluruh lingkungan kementerian BUMN.

"Transformasi yang ada di BUMN memang sejak awal, salah satu isu yang terpenting adalah mengenai penanganan daripada transparansi dan kasus-kasus hukum," kata Menteri Erick Thohir.

 

BACA JUGA: Ikuti Serial Sejarah dan Peradaban Islam di Islam Digest , Klik di Sini

Terkait


Ketua KPK: 70 Persen Kasus Korupsi Adalah Suap

Kementerian BUMN dan KPK Tandatangani Kerjasama

Ketua KPK Mohon Doa Masyarakat untuk Almarhum Artidjo

Ketua KPK: Gubernur Sulsel Telah Khianati Kepercayaan Rakyat

Firli: Tahanan KPK Rentan Tertular Covid-19

Republika Digital Ecosystem

Kontak Info

Republika Perwakilan Jabar. Jalan Mangga 47, Bandung 40114, Indonesia.

Phone: +6222 87243363, +6222 87243364 , +6222 87243365

jabar@republika.co.id

Ikuti

× Image
Light Dark