REPUBLIKA.CO.ID, WASHINGTON -- Pemerintahan Joe Biden membela keputusan untuk tidak menerapkan sanksi kepada Putra Mahkota Arab Saudi Mohammed bin Salman (MBS) atas pembunuhan jurnalis Saudi Jamal Khashoggi, Senin (1/3). Sebelumnya laporan intelijen AS membeberkan fakta bahwa calon raja Saudi bertanggung jawab atas pembunuhan Khashoggi pada 2018.
"Kami sedang bekerja untuk menempatkan hubungan AS - Saudi pada pijakan yang benar," kata juru bicara Departemen Luar Negeri AS Ned Price pada konferensi pers di Washington, Senin dikutip laman Aljazirah.
Menurut Price, AS membela keputusan pemerintahan Biden untuk tidak memberikan sanksi kepada putra mahkota, yang merupakan penguasa de facto Arab Saudi. Price mengatakan, Pemerintahan Biden tengah berusaha untuk mengkalibrasi ulang, bukan memutuskan hubungan AS-Saudi. "Seandainya pemerintahan Biden melakukan sesuatu yang lebih dramatis dan sesuatu yang lebih drastis dengan menyebut MBS sebagai sanksi, itu akan sangat mengurangi pengaruh AS di Riyadh," kata Price.
Keputusan pemerintah untuk tidak menghukum putra mahkota menuai kritik keras dari Washington Post. Khashoggi adalah seorang kolumnis di sana. Juru bicara Washington Post Fred Ryan menuduh Biden melanggar janji kampanyenya untuk membuat rezim Saudi membayar harga atas pembunuhan Khashoggi.
"Seolah-olah di bawah pemerintahan Biden, lalim yang menawarkan nilai strategis sesaat kepada Amerika Serikat mungkin diberi izin 'satu pembunuhan gratis'," ujarnya.
Baca juga : China akan Keluarkan Laporan Pelanggaran HAM Amerika Serikat
Ikuti Whatsapp Channel Republika
