Tuesday, 6 Syawwal 1442 / 18 May 2021

Tuesday, 6 Syawwal 1442 / 18 May 2021

Ini Alasan Kejakgung Belum Gelar Perkara Kasus BPJS Naker

Senin 01 Mar 2021 19:39 WIB

Rep: Bambang Noroyono / Red: Bayu Hermawan

Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Ali Mukartono

Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Ali Mukartono

Foto: Republika/Nawir Arsyad Akbar
Kejakgung belum temukan perbuatan melawan hukum di kasus BPJS Naker.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kejaksaan Agung (Kejakgung) belum menemukan perbuatan melawan hukum dalam penyidikan dugaan korupsi Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (BPJS Naker). Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Ali Mukartono mengatakan, meski tim penyidikannya sudah memastikan adanya kerugian dalam pengelolaan investasi saham dan reksa dana BPJS Naker, namun belum dapat dipastikan adanya perbuatan melawan hukum.

Ali mengatakan belum ditemukannya perbuatan melawan hukum, membuat tim penyidikannya urung melakukan gelar perkara untuk penetapan tersangka. "Belum. Kita masih kordinasikan dengan Otoritas Jasa Keuangan untuk menemukan perbuatan melawan hukumnya, dalam setiap transaksi yang dilakukan (oleh manajemen BPJS Naker)," jelas Ali saat ditemui di Gedung Pidana Khusus (Pidsus), Kejakgung, Jakarta, Senin (1/3).

Penyidikan korupsi BPJS Naker, pun masih terus berlanjut. Pada Senin (1/3), tim penyidikan di Jampidsus, memeriksa satu  petinggi BPJS Naker, inisial HR. Kepala Pusat Penerangan dan Hukum (Kapuspenkum) Kejakgung Leonard Ebenezer mengatakan, HR, saksi yang diperiksa terkait perannya selaku deputi direktur keuangan di BPJS Naker. 

Baca Juga

"Pemeirksaan saksi HR, dilakukan untuk mencari bukti-bukti, dan fakta hukum terkait dugaan korupsi dalam pengelolaan investasi BPJS Ketenagakerjaan," ujar Ebenezer.

 

BACA JUGA: Ikuti Serial Sejarah dan Peradaban Islam di Islam Digest , Klik di Sini
 
 
 
 
 
 

Dapatkan Update Berita Republika

BERITA LAINNYA