REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kepala Badan Komunikasi Strategis Partai Demokrat, Herzaky Mahendra Putra membantah jika Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) melakukan kudeta kepemimpinan Anas Urbaningrum pada 2013, seperti yang disampaikan Jhoni Allen Marbun.
"Sejarah Partai Demokrat justru melindungi Anas. Permintaan DPD dan DPC agar Anas di-KLB-kan justru haknya dilindungi oleh majelis tinggi waktu itu, meskipun elektabilitas Partai Demokrat terus turun karena kasus Anas," ujar Kepala Badan Komunikasi Strategis Partai Demokrat, Herzaky Mahendra Putra lewat keterangan resminya, Senin (1/3).
Ia melanjutkan, saat Anas belum ditetapkan sebagai tersangka, Majelis Tinggi Partai (MTP) Demokrat berusaha menyelamatkan hak Anas sebagai ketua umum. Namun akhirnya, status tersangka dari Anas yang membuatnya sulit diselamatkan.
"Sampai akhirnya Anas sulit diselamatkan karena posisi tersangka. Itu ada dalam AD/ART," ujar Herzaky.
Meski ada dorongan dari pihak Jhoni untuk melakukan kongres luar biasa (KLB), Herzaky menegaskan bahwa hal tersebut bukan merupakan hal yang ilegal. Pasalnya, Majelis Tinggi Partai Demokrat harus memberikan persetujuan untuk menggelar forum tersebut.
Apalagi diketahui, Ketua MTP Demokrat adalah SBY dan Wakil Ketua MTP adalah Agus Harimurti Yudhoyono yang merupakan Ketua Umum Partai Demokrat. Ditambah, KLB memerlukan dorongan dari 2/3 dari 34 DPD dan setengah dari 514 DPC.
"Yang semuanya sudah menyatakan setia kepada Ketum AHY dan menolak KLB. Ilegal karena kalau ada KLB, pasti yang hadir bukan pemilik suara sah alias KLB bodong ini namanya," ujar Herzaky.
Sebelumnya, mantan politikus Partai Demokrat yang dicopot dengan tidak hormat, Jhoni Allen Marbun angkat bicara terkait dugaam gerakan pengambilalihan kepemimpinan partai. Menurutnya, justru kudeta pernah dilakukan oleh Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).
Kudeta, kata Jhoni, dilakukan SBY ketika Partai Demokrat dipimpin oleh Anas Urbaningrum. Saat ia terpilih sebagai ketua umum dalam forum kongres kedua yang digelar di Bandung pada 2010.
"SBY selaku Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat dan juga Presiden RI mengambil kekuasaan ketum Anas Urbaningrum dengan cara membentuk presidium di mana ketuanya adalah SBY," ujar Jhoni dalam keterangan videonya, Senin (1/3).
Pengambilalihan kekuasaan dilakulan SBY ketika Anas tersandung masalah hukum. Di mana saat itu Anas menjadi wakil ketua presidium, tapi ia tak lagi memiliki fungsi lagi dalam menjalankan roda Partai Demokrat.
"Namun belum status tersangka, SBY selaku Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat dan juga Presiden RI mengambil kekuasaan," ujar Jhoni.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
