Ahad 28 Feb 2021 17:56 WIB

G20 Perkuat Kerja Sama Tangani Pandemi

Negara G20 juga berkomitmen untuk mendorong inklusi keuangan.

Rep: Lida Puspaningtyas/ Red: Dwi Murdaningsih
Gubernur Bank Indonesia, Perry Warjiyo
Foto: BI
Gubernur Bank Indonesia, Perry Warjiyo

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Negara-negara G20 sepakat meningkatkan kerja sama dan koordinasi global dalam mengatasi pandemi dan kerentanan yang terjadi untuk menjaga dan mendorong pemulihan ekonomi global. Pemulihan ekonomi global perlu diarahkan untuk mendukung pertumbuhan yang kuat, berkelanjutan, dan inklusif.

Pertumbuhan yang berwawasan lingkungan akan menjadi perhatian utama. Kesepakatan tersebut mengemuka dalam pertemuan virtual para Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral negara-negara G20 yang dihadiri oleh Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo dan Menteri Keuangan RI Sri Mulyani Indrawati pada Jumat (26/2).

Baca Juga

Dukungan kebijakan moneter dan fiskal yang kuat telah dapat mendukung pemulihan ekonomi di berbagai negara. IMF memproyeksikan perekonomian global di tahun 2021 dapat tumbuh di atas proyeksi Januari lalu yang sebesar 5,5 persen. Seiring tambahan stimulus ekonomi yang dilakukan beberapa negara besar.

Pada kesempatan tersebut, Gubernur Bank Indonesia, Perry Warjiyo menyampaikan pentingnya program vaksinasi berjalan dengan baik untuk mendukung pemulihan ekonomi. Bank Indonesia bersinergi dan mendukung stimulus fiskal yang telah dilakukan Pemerintah dalam rangka mengatasi pandemi dan mendukung pemulihan ekonomi Indonesia.

"Yakni melalui stimulus moneter berupa penurunan suku bunga kebijakan hingga sebesar 150 bps sejak tahun 2020 hingga level terendah sepanjang sejarah," katanya.

Selain itu juga menambah likuiditas (quantitative easing) di perbankan senilai 4,8 persen dari PDB dan melakukan pembelian SBN di pasar perdana yakni sekitar tiga persen dari PDB di tahun 2020. Selain itu, Bank Indonesia juga berupaya mendorong pengembangan ekonomi dan keuangan digital yang inklusif.

Yakni melalui serangkaian kebijakan guna peningkatan akses keuangan bagi UMKM, penyaluran bantuan sosial dan beberapa kebijakan sistem pembayaran. Seperti perluasan akseptasi QRIS dan pengembangan infrastruktur Sistem Pembayaran.

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement