Friday, 11 Ramadhan 1442 / 23 April 2021

Friday, 11 Ramadhan 1442 / 23 April 2021

Lembaga Kemanusiaan Serukan Perdamaian Myanmar

Ahad 28 Feb 2021 09:42 WIB

Red: Esthi Maharani

Pengunjuk rasa anti-kudeta menggelar protes duduk setelah polisi anti huru hara memblokir pawai mereka di Mandalay, Myanmar

Pengunjuk rasa anti-kudeta menggelar protes duduk setelah polisi anti huru hara memblokir pawai mereka di Mandalay, Myanmar

Foto: AP Photo/STR
Lembaga kemanusiaan di Asia Tenggara menyerukan perdamaian untuk Myanmar

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Lembaga Kemanusiaan Human Initiative (HI) bersama dengan beberapa lembaga kemanusiaan di Asia Tenggara yang tergabung dalam Southeast Asia Humanitarian Committee (Seahum) menyerukan perdamaian untuk Myanmar. Mereka menuntut pihak Myanmar agar tetap menjaga nilai kemanusiaan, dialog, dan perdamaian.

“Lembaga kemanusiaan anggota Seahum banyak membangun sekolah dan pasar serta melakukan kegiatan sosial di Myanmar,” kata Presiden Seahum sekaligus Presiden Malaysia Humanitarian Care (MyCARE), Kamarul Zaman dalam rilis yang diterima, Sabtu (27/2).

Sementara itu, Wakil Presiden Seahum yang juga Chief Program Officer Rumah Zakat, Murni Alit Baginda menyebut Seahum mendorong semua pihak di Myanmar agar melindungi demokratisasi berdasarkan konstitusi Myanmar.

“Kami meminta semua pihak untuk menjamin keselamatan dan kesejahteraan rakyat serta relawan kemanusiaan, baik penduduk sipil maupun asing,” ujar dia.

Hal tersebut disampaikan dalam konferensi pers Seahum. Selain itu, Seahum meminta semua pihak Myanmar untuk memastikan masyarakat memiliki akses pendidikan, kebutuhan dasar, dan akses kesehatan. Terlebih selama pandemi Covid-19 belum tuntas.

Seahum meminta kepada negara di Asosiasi Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (ASEAN) agar mengambil langkah diplomatik yang mendorong Myanmar ambil langkah damai serta menemukan solusi. Mereka juga meminta untuk menghentikan tindakan kekerasan dalam krisis politik.

HI memiliki berbagai program kemanusiaan di Myanmar. Mulai dari keselamatan dan kesejahteraan rakyat di Myanmar, akses pendidikan, kebutuhan dasar, dan kesehatan, serta mengusulkan untuk mengambil langkah musyawarah.

“HI ingin memastikan semua aktivitas sosial ekonomi masyarakat serta kebutuhan dasar diberikan jaminan oleh pemerintah. HI juga memastikan akses bantuan kemanusiaan di Rakhine dan daerah perbatasan dapat dibuka, ” kata Manager Humanitarian Diplomacy of Human Initiative, Muhammad Kaimuddin.

BACA JUGA: Ikuti News Analysis News Analysis Isu-Isu Terkini Perspektif Republika.co.id, Klik di Sini
 
 
 
 
 
  • Komentar 0

Dapatkan Update Berita Republika

 

BERITA LAINNYA