Jumat 26 Feb 2021 19:49 WIB

Resmi Dilantik, Eri Cahyadi Fokus Pemulihan Ekonomi

Kepala daerah yang baru dilantik diminta untuk bekerja cepat, tepat, dan detail.

Rep: Dadang Kurnia/ Red: Hiru Muhammad
Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi dan wakilnya Armudji resmi dilantik Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa di Gedung Negara Grahadi Surabaya, Jumat (26/2) sore.
Foto: Humas Pemprov Jatim
Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi dan wakilnya Armudji resmi dilantik Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa di Gedung Negara Grahadi Surabaya, Jumat (26/2) sore.

REPUBLIKA.CO.ID,SURABAYA--Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi dan wakilnya Armudji resmi dilantik Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa di Gedung Negara Grahadi Surabaya, Jumat (26/2) sore. Usai dilantik, Eri menyatakan kesiapannya menjalankan amanah warga Kota Surabaya. Ia menegaskan, program yang dijalankan ke depan bertujuan untuk kesejahteraan masyarakat. Fokus utamanya adalah upaya pemulihan ekonomi di masa pandemi Covid-19.

“Program yang kita lakukan untuk kesejahteraan masyarakat. Yang kedua bagaimana kita memberikan ada pekerjaan, sehingga ekonomi bergerak. Namun pertama bagaimana untuk mengatasi pandemi Covid-19 Surabaya dulu,” kata Eri.

Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa meminta kepala daerah yang baru dilantik untuk bekerja cepat, tepat, dan detail. Mereka juga diminta untuk memperhatikan aspek akuntabilitas dan tata kelola pemerintahan yang baik dan pelayanan publik yang cepat. Ia juga meminta jajaran kepala daerah di Jatim bisa diajak bersinergi dan berkolaborasi.

"Apabila para Kepala Daerah membutuhkan spesific knowledge atau spesific skill, kita bisa melakukan diskusi-diskusi pengayaan untuk saling memberi penguatan. Apalagi saat ini masih pada posisi PPKM mikro. Kecepatan kerja diharapkan bisa dilakukan dengan baik berseiring dengan pengendalian covid-19,” ujar Khofifah.

Khofifah juga berpesan agar para kepala daerah dapat memastikan percepatan pencairan dana desa. Diharapkan dana desa ini dapat terealisasi pencairannya sebesar 40 persen pada Triwulan I/ 2021. Selain itu bagi kabupaten yang belum menyelesaikan Perbup mengenai tata cara pembagian dan penetapan rincian dana desa 2021, diminta segera merampungkannya.

“Percepatan pencairan dana desa ini penting dilakukan mengingat 60, 82  PDRB Jawa Timur di Tahun 2020 adalah konsumsi rumah tangga. Artinya, pencairan dana desa ini dibutuhkan untuk meningkatkan daya beli masyarakat terutama masyarakat perdesaan,” kata dia.

Khofifah juga mengingatkan pentingnya pembangunan SDM. Menurutnya, salah satu yang menjadi ujung tombak dalam pembangunan adalah kualitas SDM, seperti yang tertuang dalam lima program prioritas Presiden dan Wakil Presiden RI. 

Khofifah juga meminta agar tercipta harmonisasi hubungan antara para kepala daerah dengan DPRD kabupaten/ kota. Sehingga dalam proses pembangunan daerah tercipta sinergi dan kolaborasi yang baik. Termasuk menjaga kerukunan, toleransi, persaudaraan, kebangsaan, dan saling menghormati satu dengan yang lain.

 

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement