Jumat 26 Feb 2021 13:24 WIB

Telepon Raja Salman, Joe Biden Beri Kepastian Amankan Saudi

Raja Salman dan Joe Biden juga membahas perang Yaman.

Rep: Puti Almas/ Red: Nur Aini
 Presiden Joe Biden
Foto: AP/Evan Vucci
Presiden Joe Biden

REPUBLIKA.CO.ID, WASHINGTON — Presiden Amerika Serikat (AS) Joe Biden melakukan pembicaraan dengan Raja Arab Saudi Salman pada Kamis (25/2). Dalam percakapan perdana sejak Biden resmi menjadi pemimpin negara adidaya itu, ia menekankan komitmen AS untuk memastikan keamanan Arab Saudi dari ancaman Iran. Upaya diplomatik untuk mengakhiri perang di Yaman juga menjadi salah satu hal yang dibahas dalam pembicaraan ini. 

Selain itu, Biden dan Raja Salman membahas kemitraan jangka panjang antara AS dan Arab Saudi. Termasuk mengenai komitmen untuk membantu Riyadh dalam mempertahankan wilayah saat menghadapi serangan dari kelompok-kelompok yang berpihak pada Iran. 

Baca Juga

“Presiden Biden mencatat secara positif pembebasan beberapa aktivis Arab Saudi-Amerika dan Loujain al-Hathloul dari tahanan baru-baru ini dan menegaskan pentingnya AS dalam menempatkan hak asasi manusia universal dan supremasi hukum," ujar pernyataan dari Gedung Putih, dilansir Aljazirah, Jumat (26/2). 

Al-Hathloul, seorang aktivis terkemuka yang mengadvokasi hak perempuan untuk mengemudi di Arab Saudi, dibebaskan dari penjara pada 10 Februari setelah hampir tiga tahun mendekam di balik jeruji besi. Sementara itu, Raja Salman menekankan pentingnya memperkuat kemitraan dengan AS untuk mentapai keamanan dan stabilitas di Timur Tengah dan seluruh dunia. 

Pemerintahan AS yang dipimpin Biden dinilai mengambil sikap yang lebih keras terhadap Arab Saudi dibanding era mantan presiden Donald Trump. Biden mendorong diakhirinya perang saudara di Yaman dan pengakuan yang lebih besar terhadap hak asasi manusia di negara kerajaan Islam ini.

Baca juga :Di Bawah Biden, AS Luncurkan Serangan Perdana ke Suriah

“Pemerintahan kami difokuskan untuk mengkalibrasi ulang hubungan tersebut. Tentu, ada area di mana kami akan mengungkapkan keprihatinan dan membiarkan opsi akuntabilitas terbuka,” kata sekretaris pers Gedung Putih Jen Psaki.

 

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement