REPUBLIKA.CO.ID, TOKYO -- Surat kabar Jepang melaporkan Negeri Sakura menyelesaikan rencana untuk menahan bantuan baru ke Myanmar. Langkah itu diambil saat negara- negara Barat sudah memberlakukan sanksi dan mengancam mengambil langkah lebih lanjut pada militer Myanmar yang melakukan kudeta pada awal bulan ini.
Asahi Shimbun mengutip sejumlah sumber yang mengatakan pemerintah Jepang menahan diri untuk menyebut penangguhan bantuan Badan Bantuan Pembangunan (DOA) itu sebagai 'sanksi'. Surat kabar itu juga melaporkan Jepang akan membujuk junta militer Myanmar untuk meraih solusi demokrasi melalui dialog.
Ditanya mengenai laporan tersebut Kepala Kabinet Katsunobu Kato mengatakan tidak ada yang benar mengenai laporan itu. Tapi, ia tetap membuka kemungkinan perubahan kebijakan bantuan pembangunan.
"Mengenai bantuan ekonomi untuk Myanmar kami akan memantaunya dengan hati-hati tanpa prasangka dan mempertimbangkan berbagai opsi," kata Kato dalam konferensi pers, Kamis (25/2).
Kantor berita Jepang, Kyodo News juga mengutip sejumlah sumber yang mengatakan pemerintah mempertimbangkan untuk menahan bantuan ke Myanmar. Jepang memiliki hubungan baik dengan Myanmar.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
