REPUBLIKA.CO.ID, BERLIN -- Kepala Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) Tedros Ghebreyesus pada Senin (22/2) meminta negara-negara kaya untuk tidak membeli vaksin tambahan yang dapat menghambat upaya vaksinasi di negara-negara miskin dan menengah.
Berbicara pada konferensi pers setelah pertemuan virtualnya dengan Presiden Jerman Frank-Walter Steinmeier, Tedros menyambut baik janji bantuan finansial baru-baru ini oleh negara-negara G7 untuk inisiatif Covax yang dipimpin PBB, tetapi direktur WHO mengatakan mereka menghadapi kesulitan dalam mendapatkan vaksin dari produsen.
“Bahkan jika Anda punya uang, jika Anda tidak dapat menggunakan uang itu untuk membeli vaksin, memiliki uang itu tidak berarti apa-apa,” kata Tedros, menambahkan bahwa dia telah menyampaikan kepada Steinmeier tentang masalah yang mereka hadapi.
“Beberapa negara berpenghasilan tinggi sebenarnya mendekati produsen untuk mendapatkan lebih banyak vaksin, yang memengaruhi kesepakatan dengan Covax. Bahkan jumlah yang dialokasikan untuk Covax pun berkurang karena itu,” ujar dia.
Tedros meminta negara-negara berpenghasilan tinggi untuk memastikan, sebelum membuat permintaan apa pun dari produsen vaksin, bahwa pembelian tambahan mereka tidak akan merusak kesepakatan yang dibuat oleh Covax.
Dia mengatakan politisi di negara kaya harus menjelaskan dengan jelas kepada pemilih mereka bahwa memulai vaksinasi di negara miskin atau berkembang adalah untuk kepentingan semua.
“Mereka harus berbicara dengan rakyat mereka: 'Cara terbaik untuk melindungi kalian tidak hanya dengan memvaksinasi kalian tetapi juga memvaksinasi seluruh dunia, berbagi vaksin dengan seluruh dunia',” tegas Tedros.
“Jika virus ini tidak dikalahkan di mana-mana, kita tidak bisa mengalahkannya secara global. Virus ini akan punya tempat berlindung yang aman di suatu wilayah, dan dapat menyerang balik, bahkan jika beberapa tempat ditinggalkan dan ditunda," ungkap dia.
Pekan lalu, Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres memperingatkan soal ketidaksetaraan vaksin secara global, dia menekankan bahwa 10 negara berpenghasilan tinggi sejauh ini telah melakukan 75 persen program vaksinasi, sementara lebih dari 130 negara belum menerima satu dosis pun.
Inisiatif Covax yang dipimpin PBB, yang mendanai vaksin untuk negara berkembang dan negara miskin, berencana untuk memulai distribusi vaksin akhir bulan ini. Inisiatif tersebut sejauh ini telah menyelesaikan kontrak dengan produsen AstraZeneca, BioNTech, dan Serum Institute of India, dan berencana untuk mendistribusikan hingga 337 juta dosis vaksin ke lebih dari 130 negara dari akhir bulan ini hingga pertengahan 2021.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
