REPUBLIKA.CO.ID, MANILA -- Juru bicara Presiden Filipina Hary Rogue mengatakan Rodrigo Duterte menolak rekomendasi untuk melonggarkan peraturan pembatasan sosial. Ia enggan melonggarkan pembatasan, sampai program vaksinasi Covid-19 yang tertunda dimulai.
Menurut Rogue, Duterte juga menolak rencana membuka kembali kelas tatap muka di sejumlah sekolah hingga vaksinasi dimulai. Program vaksinasi Filipina tertunda sebab vaksinnya belum tiba.
Kedatangan 600 ribu dosis vaksin yang dikembangkan perusahaan China, Sinovac Biotech Ltd tertunda. Vaksin yang dijadwalkan tiba Selasa ini gagal mendapatkan izin darurat dari Badan Obat-obatan dan Makanan Filipina. Sinovac baru mendapat otorisasi pada Senin (22/2) kemarin.
Pejabat ekonomi Filipina meminta Duterte mempertimbangkan melonggarkan peraturan pembatasan sosial pada Maret mendatang untuk mendorong perekonomian yang tertekan pandemi. Filipina mengalami resesi terburuk di kawasan dan berada di jurang kelaparan. Namun Duterte menolak rekomendasi itu.
"Kepala Eksekutif menyadari pentingnya dibuka kembali ekonomi dan dampaknya pada mata pencaharian rakyat, tapi presiden memberi premi yang lebih tinggi pada kesehatan dan keamanan masyarakat," kata Roque.
Filipina negara kedua di Asia Tenggara yang paling terdampak Covid-19 setelah Indonesia. Negara itu telah melaporkan 563 ribu kasus infeksi dan 12 ribu kematian terkait Covid-19. Pemerintah Duterte dikritik karena gagal menggelar vaksinasi cepat untuk 70 juta rakyat Filipina.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
