Monday, 10 Muharram 1444 / 08 August 2022

Belajar dari Karhutla 2015, Jokowi: Jangan Sampai Kita Malu

Selasa 23 Feb 2021 06:23 WIB

Rep: Sapto Andika Candra/ Red: Andi Nur Aminah

Presiden RI, Joko Widodo

Presiden RI, Joko Widodo

Foto: BPMI
Jokowi tak mau Indonesia tercoreng di mata ASEAN karena tak bisa atasi karhutla.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Indonesia belajar banyak hal dari kejadian bencana kebakaran hutan dan lahan (karhutla) pada 2015 lalu. Pemerintah terus berupaya memperbaiki sistem pengendalian karhutla agar kejadian serupa tidak terjadi dengan skala yang sama. 

Saat bencana karhutla besar terjadi pada 2015, bahkan negara tetangga, yakni Singapura, menerbitkan Undang-Undang (UU) Trans-Boundary Haze Pollution Act. UU itu membolehkan otoritas negara tersebut menangkap pembakar hutan dan lahan di Indonesia, jika terbukti asapnya menyeberang antarnegara. 

Baca Juga

Presiden Joko Widodo (Jokowi) pun mewanti-wanti agar kejadian tersebut tidak terulang. Ia tidak ingin nama Indonesia tercoreng di mata negara-negara ASEAN lainnya karena dituding tidak sanggup mengantisipasi dan mengatasi karhutla. 

"Jangan sampai kita ini malu, di ASEAN Summit pertemuan negara ASEAN ada satu dua tiga negara yang membicarakan lagi mengenai ini. Dalam lima tahun ini sudah enggak ada. Jangan sampai dibuat ada lagi. Saya titip itu. Malu kita," kata Jokowi dalam Rakornas Pengendalian Karhutla, Senin (22/2).

Pemerintah mencatat, lahan dan hutan yang terbakar pada 2020 lalu seluas 296.942 hektare. Angka ini turun 88,63 persen dibanding luas lahan dan hutan yang terbakar pada 2015, yakni 2,61 juta hektare. Kejadian karhutla yang cukup besar sebenarnya juga terjadi pada 2019, dengan luas lahan dan hutan yang terbakar mencapai 1,59 juta hektare. Namun angka ini masih jauh di bawah kejadian pada 2015. 

Presiden mengakui, pemerintah memang perlu mencari solusi permanen untuk mencegah karhutla kembali terjadi di masa mendatang. Apalagi, menurut analisisnya, 99 persen kejadian karhutla terjadi akibat ulang manusia, baik disengaja atau tidak. Motifnya pun sama, yakni kepentingan ekonomi. 

"Karena saya tahu bahwa pembersihan lahan itu lewat pembakaran itu adalah cara yang paling murah. Tapi ini sudah sekali lagi harus dimulai edukasi kepada masyarakat, kepada korporasi. Ini harus ditata ulang kembali. Cari solusi agar korporasi dan masyarakat membuka lahannya agar dengan tidak cara membakar," katanya.

 

Silakan akses epaper Republika di sini Epaper Republika ...
 
 
 
 
 
 

Dapatkan Update Berita Republika

BERITA LAINNYA