Tuesday, 6 Syawwal 1442 / 18 May 2021

Tuesday, 6 Syawwal 1442 / 18 May 2021

PBNU: Revisi UU ITE Harus Tetap Atur Ujaran Kebencian

Kamis 18 Feb 2021 11:44 WIB

Rep: Havid Al Vizki/ Red: Wisnu Aji Prasetiyo

Revisi UU ITE. Ilustrasi

Foto: Google
EMBED
UU ITE diminta untuk tetap mewadahi tentang ujaran kebencian.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Ketua Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) KH Robikin Emhas mengingatkan pemerintah agar revisi Undang-undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) harus tetap mewadahi tentang ujaran kebencian yang bisa merusak kesatuan bangsa.

Ia mengatakan revisi UU ITE harus dikembalikan pada semangat awal dibentuk. Yakni, untuk melindungi konsumen pada saat bertransaksi secara elektronik. Meski demikian, Ia menilai bukan berarti kemudian UU ITE tidak boleh memuat larangan-larangan mengenai hate speech (ujaran kebencian) dan semacam-nya.

Sebab, Robikin menilai ujaran kebencian terutama yang berdampak serius perlu diwadahi dalam UU ITE. Seperti, tindakan adu domba antargolongan, antarkelompok masyarakat, antar-penganut agama, antar-etnis.

 

 

Video Editor | Fakhtar Khairon Lubis

Dapatkan Update Berita Republika

 
 

BERITA LAINNYA