Kamis 18 Feb 2021 09:09 WIB

Benarkah Panglima Lebay Soal Senjata Sosial Baru?

Panglima diminta tak kambinghitamkan medsos tanpa fokus di akar penyebab konflik.

Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Tjahjanto meminta jajarannya mewaspadai senjata sosial baru yaitu dunia maya. Pasalnya dunia maya dianggap berpotensi menimbulkan konflik hingga perekrutmen terorisme dan progranda.
Foto: ANTARA/Asprilla Dwi Adha
Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Tjahjanto meminta jajarannya mewaspadai senjata sosial baru yaitu dunia maya. Pasalnya dunia maya dianggap berpotensi menimbulkan konflik hingga perekrutmen terorisme dan progranda.

REPUBLIKA.CO.ID, oleh Rizky Suryarandika, Ronggo Astungkoro

Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto sempat mengutarakan kepada prajuritnya agar mewaspadai senjata sosial baru, yakni internet, siber, dan media sosial. Menurut Hadi, kekuatan media sosial telah menggulirkan kerusuhan di beberapa negara. Ia mengingatkan jangan sampai Indonesia mengalami hal serupa.

Baca Juga

Pengamat terorisme dari Community of Ideological Islamic Analyst, Harits Abu Ulya, namun mengkritik pernyataan Panglima yang menganggap media sosial (medsos) sumber kerusuhan dan terorisme. Harits meminta Panglima TNI tak menaruh ketakutan berlebihan.

Harits menyampaikan medsos bukanlah sarang masalah. Menurutnya, medsos lebih banyak menunjukkan bayangan dari realitas sesungguhnya, yaitu sistem, dinamika tata kelola kekuasaan dan negara, kontinuitas interkasi interpersonal masyarakat, pemikiran, dan perasaan kolektif publik.

"Sebab itu, medsos bukan monster yang perlu ditakuti," kata Harits pada Republika, Rabu (17/2).

Harits menyerukan agar lebih fokus pada persoalan yang perlu mendapatkan perhatian ketimbang mengkambinghitamkan medsos. Seperti bagaimana membangun negara yang tangguh, SDM yang unggul, ekonomi yang maju, hukum yang berkeadilan, masyarakat yang berkeadaban. "Dan hal itu termasuk memanfaatkan fungsi medsos sebagai alat/media," ujar Harits.

Harits meyakini kemajuan suatu negara akan berkolerasi positif dengan penurunan gejala terorisme. "Dengan demikian, virus/bakteri medsos yang dikhawatirkan bisa tereduksi dengan optimal. Termasuk gagasan-gasaran terorisme tidak akan laku di negara yang adil, makmur dan beradab," lanjut Harits.

Sebaliknya, Harits menekankan jika tata kelola negara amburadul, kondisi ekonomi jeblok, keadilan sulit tegak, maka kondisi itu akan menstimulasi medsos menjadi salah satu alternatif "ruang curhat" publik. Tak menutup kemungkinan benih radikalisme lahir dari sana.

"Menjadi saluran publik sebagai rasa peduli kepada sikon yang ada dengan metode beragam; dari cara yang santun, jenaka, sarkasme, atau bahkan agitatif mengarah kepada kekerasan," ucap Harits.

Kehadiran internet termasuk medsos di dalamnya tidak bisa lagi ditolak karena kemajuan zaman. Munculnya internet tak hanya mendatangkan problema. Sebab sebagian manusia menggantungkan internet untuk beraktivitas.

"Kita harus berimbang menyikapi, agar tidak mendramatisasi satu hal karena sebuah kepentingan dan mengabaikan hal lain. Dampak positifnya sangat banyak untuk kehidupan manusia hari ini. Di sisi lain juga tidak bisa ditampik memang ada  "bakteri atau virus" yang destruktif," kata Harits.

Harits mengajak Panglima TNI bersikap bijak dalam melihat internet dan medsos. Ia menyayangkan jika kemajuan teknologi dituding sebagai dalang masalah.

"Kiranya kita perlu memilah mana sumber masalah dan mana dampak. Jangan sampai hanya karena kekuasaan itu alergi kritik akhirnya produk teknologi dijadikan biang kerok masalah," ujarnya.

Harits merasa, ramainya kritik kepada pemerintah di medsos bukan berarti mengarah pada kerusuhan atau bahkan upaya menggulingkan pemerintah. Kritik itu justru sebaiknya dianggap sarana mendorong perbaikan dan evaluasi pemerintah.

"Rasanya penguasa harus lebih cerdas dan bijak lagi untuk menyikapi perhatian publik terhadap diri mereka," ucap Harits.

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
1
Advertisement
Advertisement