REPUBLIKA.CO.ID, PARIAMAN -- Wali Kota Pariaman Genius Umar menolak Surat Keputusan Bersama (SKB) Tiga Menteri mengenai atribut dan seragam di sekolah. Ia mempertanyakan bagaimana penerapan aturan tersebut di sekolah-sekolah berbasis agama, seperti Sekolah Dasar Islam Terpadu (SDIT) dan sejenisnya untuk mematuhi SKB Tiga Menteri tersebut.
"Kalau kebijakan ini kita terapkan, bagaimana dengan sekolah-sekolah agama yang ada, seperti SDIT atau yang lainnya? Tidak akan menerapkan aturan tersebut di Kota Pariaman," kata Genius, Senin (15/2).
Genius menyebut, tugas sekolah adalah membentuk karakter dari peserta didik sesuai dengan ajaran agama masing-masing. Untuk itu, Pemko Pariaman, menurut Genius, tidak dapat menjalankan aturan sesuai dengan SKB Tiga Menteri tersebut. Terlebih, selama ini, di Pariaman tidak ada peserta didik yang protes terhadap aturan berpakaian di sekolah. Karena, di Pariaman, masyarakatnya homogen dan mayoritas Islam.
"Masyarakat Pariaman itu homogen. Tidak pernah ada kasus seperti itu (protes memakai jilbab). Jadi biarkanlah berjalan seperti biasa," ujar Genius.
Genius merasa, harusnya Gubernur Sumbar sebagai perpanjangan tangan pemerintah pusat melakukan koordinasi dengan seluruh pemerintah kota dan kabupaten di Sumbar untuk menyikapi SKB Tiga Menteri ini. Karena penerapan aturan menurut SKB tersebut harus disesuaikan dengan wilayah masing-masing.
Baca juga :Anggota Dewan Respons Desakan MUI Soal SKB Seragam Sekolah
Genius berencana menyurati Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim supaya dapat berbicara langsung membicarakan aturan berpakaian di sekolah ini. Karena aturan tersebut tidak serta merta dapat diterapkan di semua daerah.
Meski begitu, Pariaman, lanjut Genius, tidak pernah dan tak akan pernah memaksakan aturan berpakaian sesuai agama tertentu. Tapi, fakta di lapangan, semua peserta didik sudah dengan kesadaran sendiri memakai seragam yang identik dengan Islam karena memang mayoritas penduduk di Pariaman memeluk agama Islam.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
