Saturday, 18 Safar 1443 / 25 September 2021

Saturday, 18 Safar 1443 / 25 September 2021

Bandara dan Pelabuhan Jadi Prioritas dalam Investasi LPI

Rabu 03 Feb 2021 17:47 WIB

Rep: Muhammad Nursyamsi/ Red: Fuji Pratiwi

Logo baru Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) (ilustrasi). Kementerian BUMN menyebut, pembangunan bandara dan pelabuhan akan jadi prioritas dalam investasi LPI.

Logo baru Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) (ilustrasi). Kementerian BUMN menyebut, pembangunan bandara dan pelabuhan akan jadi prioritas dalam investasi LPI.

Foto: ANTARA /Aprillio Akbar
Pemulihan lalu lintas domestik akan lebih cepat dibandingkan internasional.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pembangunan infrastruktur seperti bandara dan pelabuhan akan menjadi salah satu prioritas utama Lembaga Pengelola Investasi (LPI) bernama Indonesia Investment Authority atau INA. Pemerintah telah memiliki peta jalan kerja sama LPI dengan investor dalam dua tahun hingga lima tahun ke depan.

"Dalam dua tahun pertama, kami fokus pada aset infrastruktur dan juga modal pinjaman," ujar Wakil Menteri BUMN II Kartika Wirjoatmodjo dalam Mandiri Investment Forum 2021 di Jakarta, Rabu (3/2).

Baca Juga

Kartika menyampaikan investasi dua tahun pertama di LPI akan diarahkan untuk pembangunan infrastruktur seperti jalan tol, bandara, hingga pelabuhan. Indonesia ingin memanfaatkan momen kehadiaran LPI untuk meningkatkan kualitas aset juga memperluas kapasitas dengan mitra global guna membawa penciptaan nilai (value creation) setelah pandemi.

"Saya pikir bandara dan pelabuhan akan menjadi hal yang sangat menarik dalam jangka menengah," ucap Kartika.

Kartika mengatakan, lalu lintas domestik Indonesia sangat tinggi. Oleh karena itu, pemulihan lalu lintas di bandara akan lebih cepat dibandingkan dengan bandara internasional. Hal ini yang mendasari pemerintahan dalam menyelesaikan investasi dalam proyek infrastruktur.

"Ini poin kuat kepada investor untuk bekerja dengan infrastruktur proyek karena lalu lintas domestik lokal dengan penumpang dan kargo di dalam negeri akan pulih lebih cepat daripada lalu lintas internasional," lanjut Kartika.

Selain investasi untuk proyek infrastruktur, Kartika mengatakan, pemerintah juga membuka pintu investasi berbagai sektor yang cukup potensial dari mitra LPI, termasuk pada PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BSI). BSI  memerlukan penambahan modal yang cukup besar dalam mendukung aktivitas bisnis melalui penerbitan saham baru dengan hak memesan efek terlebih dahulu (HMETD) atau rights issue.

"Tentu BSI akan memerlukan peningkatan modal yang signifikan dalam jangka menengah. Kami ingin melakukan rights issue dan jika ada kecocokan minat, kami akan sangat terbuka untuk bekerja sama dengan investor," ucap Kartika.

Untuk jangka menengah dan jangka panjang, lanjut Kartika, pemerintah juga ingin menempatkan aset swasta sebagai investasi LPI. Oleh karenanya, pemerintah mendorong mitra lokal yang memiliki aset kuat untuk juga bekerja sama dengan LPI guna menciptakan nilai bersama.

 

BACA JUGA: Update Berita-Berita Politik Perspektif Republika.co.id, Klik di Sini
 
 
 
 
 
 

Dapatkan Update Berita Republika

BERITA LAINNYA