Pemerintah Diminta Rencanakan Ulang Libur Panjang

Rep: Nawir Arsyad Akbar / Red: Ratna Puspita

Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad
Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad | Foto: Republika/Nawir Arsyad Akbar

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad meminta pemerintah untuk lebih dapat mendeteksi penularan Covid-19. Salah satunya dengan mengantisipasi sejumlah hari libur, seperti Imlek dan Idul Fitri.

"Kami mengimbau kepada pemerintah untuk mewaspadai atau merencanakan ulang mengenai usulan atau rencana libur panjang yang direncanakan oleh pemerintah," ujar Dasco lewat keterangan tertulisnya, Senin (1/2).

Baca Juga

Saran ini sebagai respons pernyataan Presiden Joko Widodo yang menyebut kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) untuk menekan laju penularan Covid-19 tidak efektif. Antisipasi libur panjang dapat menjadi cara untuk memformulasikan ulang kebijakannya dalam penanganan pandemi.

"Memang perlu dipikirkan formulasi ulang tentang bagaimana kita tidak membuat atau mengatasi lonjakan Covid-19," ujar Dasco.

Pelaksanaan penerapan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM selama 11-25 Januari 2021 ini dinilai tak efektif menekan laju penularan kasus Covid-19. Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam rapat terbatas pendisiplinan melawan Covid-19 di Istana Bogor pada 29 Januari kemarin menyebut, kebijakan PPKM ini tak berdampak pada penurunan mobilitas dan kegiatan masyarakat.

“Saya ingin menyampaikan mengenai yang berkaitan dengan PPKM tanggal 11-25 Januari. Kita harus ngomong apa adanya. Ini tidak efektif. Mobilitas juga masih tinggi karena kita memiliki indeks mobility-nya ada,” ujar Jokowi berdasarkan rekaman rapat yang diunggah pihak Istana, Ahad (31/1).

Laju penambahan kasus Covid-19 di sejumlah provinsi di Jawa dan Bali yang menerapkan kebijakan PPKM inipun tercatat masih tetap naik. Karena itu, Jokowi meminta agar pemerintah turut menggandeng pakar epidemiolog dalam memutuskan kebijakan menekan penularan pandemi.

“Saya ingin Menko ajak sebanyak-banyaknya pakar epidemiolog sehingga di dalam mendesain kebijakan itu betul-betul bisa lebih komprehensif,” tambahnya. 

BACA JUGA: Ikuti News Analysis News Analysis Isu-Isu Terkini Perspektif Republika.co.id, Klik di Sini

Terkait


DPR Minta Pemerintah Formulasikan Ulang Penanganan Covid-19

Epidemiolog Sebut Efektivitas PPKM Hanya 30 Persen

Kabupaten Bogor, 5 Zona Oranye, 35 Merah, tidak Ada Hijau

Epidemiolog Usul Penerapan PSBB Sedang Hingga Berat

Epidemiolog: Masyarakat Terus Tingkatkan Kewaspadaan Covid

Republika Digital Ecosystem

Kontak Info

Republika Perwakilan Jabar. Jalan Mangga 47, Bandung 40114, Indonesia.

Phone: +6222 87243363, +6222 87243364 , +6222 87243365

jabar@republika.co.id

Ikuti

× Image