REPUBLIKA.CO.ID, oleh Mabruroh, Rizky Suryarandika, Febrianto Adi Saputro, Mimi Kartika, Antara
Pemerintah telah memutuskan memperpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) selama 14 hari sampai 8 Februari 2021, setelah PPKM pertama berakhir pada 25 Januari 2021. Juru Bicara Pemerintah untuk Penanganan Covid-19 Wiku Adisasmito pekan lalu mengatakan, kebijakan PPKM diperpanjang karena angka penularan di tujuh provinsi yang menjalankan PPKM masih belum menunjukkan perbaikan.
Tujuh provinsi itu antara lain Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Jawa Timur, dan Bali. Berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi oleh Satgas selama sepekan pelaksanaan PPKM, 46 kabupaten/kota menunjukkan peningkatan kasus aktif Covid-19, 24 kabupaten/kota mengalami penurunan, dan 3 kabupaten/kota yang stagnan. Dari indikator kematian, ada 44 kabupaten/kota yang angka kematiannya meningkat dan 29 kabupaten/kota menurun.
Pada Senin (25/1), Satgas Penanganan Covid-19 merilis ada penambahan kasus konfirmasi positif sebanyak 9.994 orang dalam 24 jam terakhir. Dengan angka itu, jumlah kumulatif kasus Covid-19 nasional mencapai 999.256, atau nyaris satu juta orang.
Per Senin (25/1), tercatat angka positivity rate sebesar 28,9 persen. Terhitung sejak 1 Januari 2021, hanya dua kali dilaporkan angka positivity rate di bawah 20 persen.
Sementara itu, jumlah kasus kematian juga bertambah 297 orang pada Senin kemarin. Sehingga, jumlah keseluruhan pasien yang meninggal dunia dengan status positif Covid-19 mencapai 28.132 orang.
Pakar Kebijakan Publik, Agus Pambagio menilai, PPKM tida efektif. Menurutnya, satu-satunya cara untuk menghentikan peningkatan infeksi Covid-19 hanyalah lockdown.
"Tidak ada gunanya itu (PPKM diperpanjang). Kalau lockdown saya setuju. Karena saya, dari awal saya menyarankan pemerintah lockdown tapi kan tidak dilakukan," kata Agus dalam sambungan telepon, Senin (25/1).
Menurut Agus, dengan lockdown artinya orang dilarang berlalu-lalang, tidak boleh keluar sama sekali. Sehingga, makanan dan semua kebutuhan dijamin oleh negara. Tapi sayang, kata dia, negara tidak menyanggupi karena ongkosnya yang mahal.
"Makannya harus ditanggung negara, cuma kan enggak mau, katanya mahal, sekarang lebih mahal udah 11 bulan, (kasus) masih naik terus enggak berkurang," ungkapnya.
Padahal lanjut Agus, jika sejak awal pandemi pemerintah bisa melakukan lockdown, maka pendataan dan tracing akan lebih mudah. "Di-tracing, di cek setiap kelurahan RT- RW dengan waktu yang ditentukan sehingga ketahuan siapa yang sakit, siapa yang pernah berkontak. Sekarang mana bisa, orang-orang masih keluyuran," kata dia.
Epidemiolog dan peneliti pandemi dari Griffith University Australia, Dicky Budiman mengkritisi pemerintah yang memperpanjang PPKM. Dicky mengusulkan sebaiknya pemerintah memberlakukan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) ketat seperti awal pandemi.
"Harusnya PSBB yang sesuai regulasi. Itulah salah satu bentuk lockdown agar semua aktivitas sosial berhenti. Kotanya dimatikan dulu untuk perkuat pelaksaan 3T. Sehingga (3T) jadi optimal dan mengejar ketertinggalan dari penularan virus," kata Dicky pada Republika, Jumat (22/1).
Dicky mengkhawatirkan penularan Covid-19 bisa terus meluas jika penguatan 3T urung dilakukan. Kemudian imbasnya fasilitas kesehatan (faskes) makin kerepotan menangani pasien Covid-19 yang kian membludag.
"Penularan bisa makin besar dan chaos di faskes dan naiknya kematian makin besar," ujar Dicky.
Anggota Komisi IX DPR Netty Prasetiyani menyoroti upaya pemerintah memperpanjang PPKM hingga 8 Februari 2021. Menurutnya perpanjangan PPKM akan sulit menekan angka kasus jika pemerintah tidak segera melakukan karantina wilayah secara penuh/PSBB Total.
"Perkantoran, pusat perbelanjaan, dan tempat hiburan dibatasi, tapi kenyataannya kerumunan massa tetap terjadi di banyak titik," kata Netty kepada Republika, Ahad (24/1).
Sejumlah tempat seperti pasar tradisional, antrean dalam pengurusan SIM/STNK, rumah makan, bahkan kegiatan perkumpulan di masyarakat masih berjalan tanpa protokol kesehatan. Selain itu, tokoh publik dan influencer juga belum bisa jadi contoh yang baik bagi masyarakat.
Dirinya berpandangan perpanjangan PPKM Jawa Bali ini memang tidak sesederhana yang dibayangkan. Di satu sisi angka kasus terus menanjak tinggi, bahkan nyaris tembus satu juta. Namun di sisi lain, cara dan strategi yang dilakukan tidak kunjung membuahkan hasil.
"Petugas nampak mulai kendur dan kurang tegas dalam mengawasi atau menindak pelanggaran. Sementara, masyarakat pun sudah mulai jenuh dengan segala aturan, ditambah desakan memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga," tuturnya.
Politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) tersebut meminta pemerintah agar terus meningkatkan 3T serta edukasi kepada masyarakat agar selalu taat prokes dengan 3M. Dirinya juga meminta Pemerintah terus meningkatkan kualitas dan kuantititas fasilitas layanan kesehatan untuk pasien Covid-19.
"Fokuskan anggaran dan perhatian pada penanganan sektor kesehatan sebagai basis masalah," ucapnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
