Ahad 24 Jan 2021 09:37 WIB

Yunani Ingin Turki Sambut Positif Pembicaraan

Yunani dan Turki sudah mengadakan 60 putaran pembicaraan antara 2002 hingga 2016

Rep: Dwina Agustin/ Red: Christiyaningsih
Kapal Selam Turki (ilustrasi)
Foto: militaryphotos.net
Kapal Selam Turki (ilustrasi)

REPUBLIKA.CO.ID, ATHENA -- Menteri Luar Negeri Yunani Nikos Dendias menyatakan harapan Turki akan memiliki pendekatan positif terhadap pertemuan pekan depan. Pertemuan kedua negara yang bersengketa ini bertujuan menghidupkan kembali upaya lama yang terhenti untuk membuka negosiasi atas masalah klaim teritorial.

Negara bertetangga ini sudah mengadakan 60 putaran pembicaraan antara 2002 hingga 2016. Pertemuan baru ini melanjutkan rencana tahun lalu untuk diskusi tentang kapal survei yang dikirim oleh Ankara ke perairan yang disengketakan dan perselisihan tentang topik lain yang akan dibahas.

Baca Juga

"Satu-satunya hal yang pasti adalah pendekatan positif Athena. Saya berharap pihak Turki akan menghadiri pembicaraan ini dengan semangat yang sama," kata Dendias kepada surat kabar Efimerida Ton Syntakton dalam sebuah wawancara.

Dendias mengatakan pembicaraan eksplorasi yang terhenti pada Maret 2016 bukanlah negosiasi. Namun, pertemuan baru itu bertujuan untuk menemukan kemungkinan ada cukup konvergensi untuk kemungkinan negosiasi di masa depan hanya pada satu masalah tertentu.

"Saya ingin menjelaskan bahwa (subjek) adalah demarkasi zona ekonomi eksklusif dan landas kontinen di Laut Aegea dan Mediterania timur berdasarkan hukum internasional," kata Dendias.

Negosiasi benar-benar dimulai setelah pembicaraan eksplorasi. Namun, Dendias menegaskan jika kedua belah pihak masih tidak dapat mencapai kesepakatan maka mereka harus menyetujui sebuah teks untuk merujuk masalah tersebut ke Pengadilan Internasional di Den Haag.

Athena hanya ingin mengatasi demarkasi zona maritim di Laut Aegea dan Mediterania timur. Hanya saja, Ankara mengatakan semua masalah harus ditangani, termasuk ruang udara dan status beberapa pulau Yunani di Laut Aegea.

"Dalam pembicaraan penjajakan tidak akan ada pembahasan demiliterisasi pulau. Tidak ada diskusi tentang masalah yang ada hubungannya dengan kedaulatan nasional," kata Dendias kepada surat kabar tersebut.

sumber : Reuters
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement