REPUBLIKA.CO.ID, BEKASI -- Rektor IPB University, Prof Dr Arif Satria didampingi Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) menyerahkan hasil data desa presisi (DDP) untuk Desa Pantai Bakti, Kecamatan Muaragembong, Kabupaten Bekasi.
Penyerahan tersebut secara simbolis diterima langsung oleh Menteri Sosial Republik Indonesia, Dr (HC) Tri Rismaharini di Kantor Desa Pantai Bakti, Jumat (22/1).
Dalam kesempatan itu, Dr Ernan Rustiadi, kepala LPPM IPB University mengatakan, program DDP merupakan bentuk bakti IPB University. Selain menyelenggarakan pendidikan di kampus, perguruan tinggi juga memiliki tanggung jawab penelitian dan pengabdian pada masyarakat. Hal itu sesuai dengan amanah tridharma perguruan tinggi.
"LPPM IPB University bertugas mengkoordinasikan kegiatan penelitian dan pengabdian masyarakat seperti Kuliah Kerja Nyata (KKN), Dosen Mengabdi, termasuk di antaranya program Data Desa Presisi ini," ujar Dr Ernan dalam rilis yang diterima Republika.co.id.
Dr Sofyan Sjaf, ketua Tim dan penggagas Data Desa Presisi IPB University menyatakan, gagasan DDP berawal dari keprihatinan dirinya terhadap polemik data yang terjadi hingga saat ini. Ketidakakuratan data, kata dia, bisa menjadi sebab gagalnya kebijakan pembangunan.
"DDP merupakan data yang memiliki akurasi tinggi. Dengan mengkombinasikan data numerik dan data spasial dan peran teknologi serta partisipasi aktif masyarakat. Dengan DDP kita tidak lagi berpolemik tentang berapa jumlah orang miskin, berapa yang putus sekolah, orang yang sakit dan lainnya," kata Wakil LPPM IPB University bidang Pengabdian kepada Masyarakat ini.
Kurang lebih dua minggu mengumpulkan data, tim DDP IPB University mendapati penduduk Desa Pantai Bakti sejumlah 6.282 jiwa. Dari hasil itu juga ditemui masih adanya bantuan sosial yang tidak tepat sasaran.
Selain itu, Dr Sofyan mengungkapkan DDP juga mampu memetakan konsumsi pangan masyarakat desa. Secara berurutan, konsumsi tertinggi adalah rokok, beras, cabai, bawang merah dan ikan segar. Dengan perputaran uang hingga mencapai Rp 3,9 miliar sebulan.
"Banyak sekali yang bisa diimplementasikan DDP. Jika dikembangkan dengan baik, maka ini akan sangat bermanfaat bagi kemajuan desa. Sebab Indonesia maju bermula dari desa yang maju," jelasnya.
Hal senada disampaikan Prof Arif Satria. Ia menyebut, keakuratan data penting sebab itu menjadi basis perencanaan desa. Hasil DDP ini dapat menjadi panduan Kementerian Sosial dalam kebijakan bansos agar tepat sasaran.
"Semoga dari program bisa menjadi inspirasi bagi pembangunan nasional dan terus terjalinnya kerja sama antara IPB University dengan Kementerian Sosial," ujar rektor.
Tri Rismaharini yang kini menduduki kursi menteri sosial mengaku jika kebijakan yang dikeluarkannya selama ini selalu berbasis data.
"Saya kira ini program yang sangat bagus, karena semua harus memulai dengan data. Data sangat penting untuk efektif dan efisien dalam menentukan langkah kebijakan yang diambil. Sangat beruntung Desa Pantai Bakti bisa menjadi pilot project program ini," kata Risma.
Sementara itu, Kepala Desa Pantai Bakti, Manan mengucapkan terima kasih atas peran dan bimbingan IPB University sehingga desanya bisa memiliki data desa presisi. "Ini merupakan apa yang menjadi impian kami selama ini, juga impian seluruh desa di Indonesia. Semoga bisa kami manfaatkan sebaik-baiknya, " ungkapnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
