REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Covid-19 menekankan bahwa vaksinasi mandiri yang perencanaannya mulai digulirkan pemerintah bukan wujud komersialisasi vaksin. Juru Bicara Pemerintah untuk Penanganan Covid-19 Wiku Adisasmito menyampaikan, apabila jadi berlaku nanti, vaksin yang diakses oleh swasta melalui vaksinasi mandiri tidak untuk diperdagangkan kembali.
Pemerintah, ujarnya, tidak menggunakan program ini sebagai ajang 'ambil untung', namun lebih untuk mempercepat program vaksinasi Covid-19. "Saat ini pembahasan terkait vaksin mandiri, termasuk tentang jenis vaksin dan mekanisme pelaksanaannya masih dalam tahapan diskusi. Yang perlu ditekankan, vaksinasi mandiri bukan komersialisasi, tapi gotong royong membantu percepatan program vaksinasi," kata Wiku saat dikonfirmasi, Jumat (22/1).
Untuk tahap awal vaksinasi Covid-19 saat ini, ujar Wiku, pemerintah masih fokus untuk memberikan vaksin secara gratis dan bertahap kepada tenaga kesehatan. Baru selanjutnya, sesuai urutan dan prioritas, akan diberikan kepada pelayan publik, lansia, dan kepada masyarakat luas.
Rencana vaksinasi mandiri kembali disampaikan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Presiden mempertimbangkan kembali program vaksinasi Covid-19 secara mandiri untuk mempercepat vaksinasi kepada seluruh masyarakat. Konsepnya, vaksinasi mandiri akan dilakukan oleh swasta terhadap seluruh karyawannya.
Opsi vaksinasi mandiri ini sebenarnya sempat muncul di awal program vaksinasi dirancang. Presiden Jokowi menyebutkan, vaksinasi mandiri diyakini bisa membantu pemerintah mempercepat terbentuknya kekebalan kelompok atau herd immunity di tengah masyarakat.
Jokowi juga menambahkan, vaksinasi mandiri dapat dilakukan dengan merek vaksin yang berbeda dan difasilitasi perusahaan dengan lokasi khusus. Namun ia menekankan bahwa opsi ini masih digodok oleh pemerintah.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
