REPUBLIKA.CO.ID, DHAKA -- Pihak berwenang Bangladesh menyebut, pemulangan pengungsi Rohingya yang telah lama ditunggu-tunggu dimulai tahun ini. Rencana ini diambil setelah diambil kesepakatan dengan Myanmar, Selasa (19/1).
Bangladesh diketahui menampung lebih dari 1,1 juta Muslim Rohingya di kamp-kamp darurat yang sempit di Cox's Bazar. Kamp ini dianggap sebagai pemukiman pengungsi terbesar di dunia.
Sebagian besar pengungsi Rohingya ini melarikan diri dari kekerasan dan penganiayaan, menyusul tindakan keras militer oleh tentara Myanmar di Negara Bagian Rakhine, pada 2017.
Pada pertemuan tripartit yang difasilitasi China, Myanmar setuju memulai proses repatriasi, meski belum memastikan kerangka waktunya.
“Kami perkirakan ini akan dimulai pada kuartal kedua,” kata Menteri Luar Negeri Bangladesh, Masud bin Momen, dilansir di Arab News, Kamis (21/1).
Pertemuan ini dihadiri Wakil Menteri Luar Negeri China Luo Zhaohui dan Wakil Menteri Kerja Sama Internasional Myanmar, Hau Do Suan.
Masud bin Momen menyebut, pertemuan itu membahas untuk mulai merepatriasi Rohingya pada kuartal pertama. Tetapi Myanmar mengatakan ada masalah terkait logistik dan pengaturan fisik, dan untuk menangani itu akan memakan waktu.
Upaya repatriasi serupa juga muncul pada November 2018 dan Agustus 2019. Namun rencana ini terpaksa dibatalkan setelah para pengungsi menolak untuk kembali ke tanah air mereka, dengan alasan masalah keamanan.
"Kami gagal dalam dua upaya terakhir. Kami ingin sukses kali ini. Saya sangat optimis," lanjutnya.
Bangladesh telah berkoordinasi dengan badan pengungsi PBB, UNHCR, membuat daftar 840 ribu pengungsi Rohingya yang akan dipulangkan. Namun, selama pembicaraan tripartit, Myanmar mengatakan ingin memulai proses dengan hanya 42 ribu orang, yang sudah diverifikasi.
"Kami mengatakan nomor itu tidak penting di sini. Yang penting adalah masalah kepercayaan di antara orang Rohingya sendiri," kata Momen.
Perincian lebih lanjut tentang repatriasi akan dibahas oleh Bangladesh dan Myanmar pada awal Februari.
Komisaris Komisi Bantuan dan Pemulangan Pengungsi pemerintah Bangladesh di Cox's Bazar, Shah Rezwan Hayat, mengatakan kantornya siap untuk memulai proses pemulangan segera setelah tanggal disepakati.
“Kami memiliki segala macam persiapan fisik untuk kelancaran proses pemulangan. Dua titik transit telah disiapkan sepenuhnya selama upaya sebelumnya, ”katanya.
Para ahli percaya, upaya diplomatik multilateral masih diperlukan jika repatriasi akan dilakukan. Bahkan mereka menilai perlu dibentuk satuan tugas khusus.
Mantan utusan Bangladesh untuk China, Munshi Faiz Ahmad, menyebut tugas Satgas ini mencakup semua badan regional dan internasional, termasuk UNHCR dan Organisasi Internasional untuk Migrasi (IOM).
Myanmar berencana meluncurkan kegiatan ekonomi skala besar di Rakhine. Ia menilai Rohingya bisa dipekerjakan di sana berdasarkan prioritas.
"Peran China dalam satuan tugas akan sangat penting. Jika China berperan sebagai penjamin yang memantau semua poin yang disepakati tentang repatriasi, prosesnya akan berhasil," kata Ahmad.
Prof Delwar Hossain, dari Departemen Hubungan Internasional Universitas Dhaka, mengatakan, Bangladesh harus lebih terlibat dengan pemangku kepentingan regional dan internasional, untuk membangun kepercayaan di antara para pengungsi.
“PBB harus dilibatkan dalam proses repatriasi untuk menciptakan kepercayaan di antara Rohingya,” katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
