REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG -- Pemerintah Provinsi Jawa Barat sudah menyusun kajian risiko bencana dan peta rawan bencana sampai tingkat desa guna memberikan pemahaman kepada masyarakat terkait dengan kondisi kebencanaan.
"Hal itu dilakukan agar masyarakat memahami kondisi kebencanaan di lingkungannya. Pemahaman dan kesadaran masyarakat untuk tetap waspada amat krusial," kataKepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Jawa Barat Dani Ramdan.
Peta rawan bencana di Jabar itu meliputi semua jenis potensi kebencanaan, seperti banjir, longsor, gempa bumi, dan tsunami. Dari 27 kabupaten/kota, 14 daerah masuk kategori risiko bencana tinggi dan 13 daerah berisiko bencana sedang. Tidak ada daerah di Jabar yang masuk kategori risiko bencana rendah.
"Hanya gempa yang tidak bisa diprediksi kapan dan di mana terjadi. Tapi kalau banjir, kita lihat dari kondisi alam termasuk banjir rob karena air laut yang naik, sedangkan tsunami dan gempa tidak bisa diprediksi," kata Dani.
Setelah peta rawan bencana disusun, katanya, langkah selanjutnya menyusun rencana penanggulangan bencana (RPB) di tingkat kabupaten/kota dan provinsi. Dari RPB itu, rencana kontingensi jenis kebencanaan setiap kabupaten/kota dapat disusun.
Berdasarkan kajian risiko dan peta rawan bencana itu, katanya, pemerintah desa bisa menyusun, misalnya jalur evakuasi manakala situasinya berpotensi bencana, tempat evakuasi atau pengungsian, kesiapan personel dan peralatan penanganan bencana.
"Ada yang bisa kita cegah, ada yang tidak bisa, seperti gempa. Tapi, kalau kita punya kesiapsiagaan, paling tidak bisa meminimalisasi dampak atau risiko," katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
