REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menelaah laporan dari masyarakat perihal adanya dugaan korupsi dalam pembangunan toilet di sejumlah sekolah di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat.
"Sudah ada verifikasi dan telaah oleh tim pengaduan masyarakat KPK kepada pihak masyarakat pelapor, namun demikian tentu terkait materi laporan tidak bisa kami sampaikan," ucap Pelaksana Tugas (Plt) Juru Bicara KPK, Ali Fikri dalam keterangannya di Jakarta, Senin (11/1).
Pada prinsipnya, kata Ali, KPK menindaklanjuti setiap laporan masyarakat dengan lebih dahulu memverifikasi dan menelaah terhadap setiap laporan masyarakat tersebut. Apakah laporan masuk ranah tindak pidana korupsi dan menjadi kewenangan KPK atau bukan.
"Apabila dari hasil telaahan dan kajian memang ditemukan adanya indikasi peristiwa pidana maka tidak menutup kemungkinan KPK tentu akan melakukan langkah-langkah berikutnya sebagaimana hukum yang berlaku," ujar Ali.
Sebelumnya, Plt Kepala Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Bekasi, Suhup mengapresiasi perhatian publik terhadap pembangunan toilet yang dianggap mahal tersebut. Hal itu karena secara tidak langsung publik turut membantu mengawasi proses pembangunan.
"Makanya kami berterima kasih pada masyarakat yang sudah memberikan masukan dan selanjutnya kami minta bantu pengawasan agar pembangunan toilet ini sesuai perencanaan," kata Suhup.
Menurut Suhup, video toilet sekolah di Kabupaten Bekasi dengan anggaran Rp 198,5 juta yang sempat viral beberapa hari lalu, belum selesai dibangun. Proses pembangunan baru mencapai 30 persen sehingga terlihat tidak sesuai dengan anggaran yang disiapkan.
"Tapi kalau yang kita lihat di lapangan tadi itu pembangunan sudah 90 persen sehingga terlihat perbedaannya. Bisa dilihat ada WC-nya, urinoirnya, toren, bio filter, ada mesinnya. Dan pembangunan toilet itu juga bukan satu, tapi di 488 sekolah," ucapnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
