REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Upaya pembatasan pergerakan masyarakat di wilayah Jawa dan Bali harus diikuti peningkatan test, trace dan treat (3T). Kombinasi kesadaran masyarakat dan ketegasan pemerintah sangat diperlukan dalam pengendalian Covid-19.
"Kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) untuk wilayah Jawa dan Bali sebuah langkah bijak untuk membatasi pergerakan orang di tengah belum terkendalinya penyebaran virus korona di Tanah Air," kata Wakil Ketua MPR RI, Lestari Moerdijat dalam keterangan tertulisnya, Kamis (7/1).
Namun, jelas Lestari, pembatasan pergerakan orang saja tidak cukup, upaya 3T harus bisa direalisasikan dengan baik, agar penyebaran Covid-19 bisa dikendalikan. Peningkatan test, trace dan treat, ujarnya, tidak hanya mengharapkan ketegasan dari para pemangku kepentingan, tetapi juga memerlukan dukungan kesadaran masyarakat.
Selama ini, menurut Rerie, sapaan akrab Lestari, yang mengemuka baru jumlah masyarakat yang ditest Covid-19 yang menunjukkan peningkatan. Padahal, ujarnya, upaya tracing juga tidak kalah penting dalam pengendalian penyebaran Covid-19.
Agar upaya tracing memberikan hasil yang maksimal, Rerie mengajak, masyarakat yang terpapar Covid-19 tanpa gejala harus bersikap transparan terhadap kondisinya, sehingga mempermudah petugas melakukan penelusuran dugaan sebaran virus.
Apalagi, tegas Rerie, catatan Satgas Pengendalian Covid-19 menyebutkan 80 persen kasus terpapar Covid-19 adalah orang tanpa gejala (OTG). Bila per Rabu (6/1), tercatat total 788.402 kasus positif Covid-19 di Indonesia, menurut Rerie, sekitar 630 ribuan orang tanpa gejala berpotensi menyebarkan virus korona di lingkungannya.
Bila kelompok OTG ini tidak memiliki kesadaran untuk ikut mencegah penyebaran Covid-19, menurut Rerie, upaya pengendalian yang dilakukan berbagai pihak akan sulit untuk mencapai hasil maksimal.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
