REPUBLIKA.CO.ID, YOGYAKARTA -- PP Muhammadiyah menerima silaturahim Menteri Kesehatan, Budi Gunadi Sadikin, di Kantor PP Muhammadiyah Jakarta. Dalam pertemuan itu, disampaikan rekomendasi-rekomendasi terkait penanganan dan vaksin Covid-19.
Budi diterima ketua-ketua PP Muhammadiyah lalu ketua MCCC dan Ketua Umum PP Muhammadiyah, Prof Haedar Nashir, secara virtual. Ketua PP Muhammadiyah dr Agus Taufiqurrahman menekankan, Muhammadiyah mendukung pelaksanaan vaksinasi.
"Sebagai bagian dari upaya penanganan pandemi Covid-19 di Indonesia, setelah semua kaidah keamanan, keefektifan, dan kehalalan vaksin terpenuhi sesuai standar Badan Pengawas Obat dan Makanan (POM) dan Majelis Ulama Indonesia (MUI)," kata Agus, Selasa (5/1).
Setidaknya, ada lima rekomendasi yang diberikan Muhammadiyah soal penanganan dan vaksin Covid-19. Pertama, Muhammadiyah mendukung Badan POM harus tetap independen dan transparan dalam penentuan keamanan dan tes netralisasi vaksin.
Kedua, Muhammadiyah mendukung independensi MUI menjalankan perannya dalam penentuan kehalalan vaksin dan siap menjadi bagian dari proses tersebut. Ketiga, penanganan pandemi tidak semata-mata diselesaikan dengan vaksin.
"Oleh sebab itu, pemerintah penting untuk menerapkan strategi komunikasi, edukasi, dan kampanye yang tepat terkait fungsi vaksin. Pemerintah harus memastikan proses monitoring dan evaluasi pascavaksinasi," ujar Agus.
Keempat, Muhammadiyah dengan infrastruktur kesehatannya ikut menyukseskan vaksinasi untuk mengatasi pandemi Covid-19 di Indonesia. Kelima, walaupun telah divaksinasi, masyarakat diharapkan tetap ketat menerapkan protokol kesehatan.
"Ketat dalam penegakan 3M, yaitu memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan dan 3T testing, tracing, treatment," kata Agus.
BACA JUGA: Risma Vs Anies: Perang Isu di Kolong Jembatan!
Ikuti Whatsapp Channel Republika
