REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Tahun 2021 diyakini menjadi momentum pemulihan ekonomi nasional. Pemerintah mendorong dilakukannya reformasi struktural guna mendukung upaya pemulihan ekonomi. Hal ini disampaikan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto.
Dalam rilis yang diterima Rabu (23/12), Airlangga menyebutkan pemerintah telah mempersiapkan langkah mendasar untuk melakukan reformasi struktural pada awal tahun 2021 guna memanfaatkan peluang pemulihan ekonomi nasional.
“Pemerintah menggunakan momentum ini untuk meraih peluang dalam mendorong pemulihan ekonomi, dengan melakukan reformasi struktural melalui kemudahan berusaha, pemberian insentif usaha, dan dukungan UMKM, untuk memberikan kepastian usaha dan menciptakan iklim usaha dan investasi yang lebih baik, sehingga penciptaan lapangan kerja dapat terealisasi. Salah satu pendorong utama (key-driver) yang diandalkan adalah melalui UU Cipta Kerja,” ujar Menko Airlangga ketika memberikan Keynote Speech di Outlook Perekonomian Indonesia "Meraih Peluang Pemulihan Ekonomi 2021" di Hotel Kempinski, Jakarta, Selasa (22/12).
Selain itu, sejumlah strategi lainnya turut disiapkan, yaitu dengan melanjutkan Program Komite PCPEN (Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional) di tahun 2021, dukungan kebijakan untuk pemberdayaan UMKM, penyusunan Daftar Prioritas Investasi (DPI), dan pembentukan Lembaga Pengelola Investasi (LPI) atau SWF.
Menko Airlangga menjelaskan, sejumlah peluang kian terlihat, yaitu mulai terjadinya pemulihan ekonomi, baik pada tingkat global, maupun di dalam negeri, di antaranya ditunjukkan melalui penguatan nilai tukar rupiah dan pasar saham.
“IHSG sudah kembali ke pre Covid-19 level. Dimana IHSG di bulan Januari sekitar 5.400, sementara pada akhir tahun ini, sudah tembus ke angka 6.100 dan Rupiah pada posisi 14.100 per dolar Amerika. Bahkan, JP Morgan memprediksi IHSG bisa mencapai 6.800 pada tahun 2021" ujar Menko Airlangga.
Beberapa peluang yang akan membantu pemulihan ekonomi di tahun 2021, yaitu salah satunya, perbaikan tingkat harga komoditas utama Indonesia dipasar global yang kini sudah kembali normal, baik itu Nikel maupun komoditas CPO yang saat ini sudah kembali membaik dengan program B30 yang mendorong program perekonomian di wilayah Sumatera dan Kalimantan.
“Pulihnya harga komoditas ini akan memberikan dampak multiplier yang besar terhadap aktivitas ekonomi domestik sehingga dapat mempercepat pemulihan ekonomi nasional,” pungkasnya.
Konsumsi domestik dan inflasi, kata Menko Airlangga, juga menunjukkan tren perbaikan, memperkuat fondasi pemulihan ekonomi dari sisi demand. Permintaan domestik dan keyakinan konsumen yang membaik, memicu aktivitas produksi domestik.
"Di sisi supply, di tengah kontraksi yang terjadi, masih terdapat sektor yang mampu bertahan dan tumbuh di sepanjang tahun 2020, seperti sektor Pertanian, Informasi dan Komunikasi, Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial, serta Jasa Pendidikan," ujarnya.
Peluang lain yang harus dimanfaatkan adalah aktivitas perdagangan internasional yang semakin terintegrasi, melalui perjanjian RCEP (Regional Comprehensive Economic Partnership) secara luas, oleh seluruh 10 negara ASEAN dan 5 Mitra dagang besar.
“Dengan berbagai tren positif, serta berbagai kebijakan dan program, dengan memanfaatkan momentum dan meraih peluang pemulihan ekonomi, diharapkan ekonomi Indonesia dapat tumbuh di kisaran 4,5 persen hingga 5,5 persen di tahun 2021,” ujar Menko Airlangga.
Namun, Menko Airlangga menggarisbawahi bahwa berbagai upaya pemerintah tersebut tidak akan berhasil, tanpa dukungan dari seluruh pemangku kepentingan.
“Koordinasi dan sinergi antara pemerintah, dunia usaha dan seluruh komponen masyarakat harus terus diperkuat, untuk menjawab tantangan dan memanfaatkan peluang pemulihan ekonomi di tahun 2021,” pesan Menko Airlangga.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
