REPUBLIKA.CO.ID, TASIKMALAYA -- Ribuan orang di Kota Tasikmalaya menggelar aksi di depan Polresta Tasikmalaya, Jumat (18/12). Kedatangan massa ke kantor polisi itu untuk menyampaikan aspirasi terkait tewasnya enam orang laskar Front Pembela Islam (FPI).
Koordinator aksi itu, KH Tubagus Miftah Fauzi mengatakan, hingga saat ini belum ada respon dari Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk membentuk tim independen pencari fakta dalam mengusut kasus tersebut. Padahal, kasus itu merupakan pelanggaran hak asasi manusia (HAM) berat.
"Ini kekecewaan kami yang paling berat kepada Presiden hari ini. Pesoalan kemanusiaan ini kan sudah jelas. Pegiat HAM internasional juga sudah merespon, masa seorang presiden tidak sanggup memberikan restu untuk membuat tim independen," kata dia, Jumat.
Menurut dia, tim independen itu berfungsi agar jalannya pengusutan kasus itu berjalan adil. Jika presiden tak membentuk tim yang independen, kepercayaan kepada pemerimtah dan aparat kepolisian akan semakin hancur.
"Pak Jokowi sayang pemerintah gak? Sayang aparat gak? Kalau sayang, bentuk tim independen," kata dia.
Ia mengakui, Presiden Jokowi telah menyerahkan pengusutan kasus itu kepada Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM). Namun, menurut dia, hal itu tak cukup untuk mengusut kasus secara adil.
"Untuk menjaga kepercayaan masyarakat, segera bentuk tim independen yang menyertai semua komponen terkait. Kan gak susah membentuknya," kata dia.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
