REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Anggota Dewan Pembina Perkumpulan Pemilu dan Demokrasi (Perludem), Titi Anggraini meminta, adanya pengecekan kesehatan kepada petugas kelompok penyelenggara pemungutan suara (KPPS) usai pemilihan 9 Desember lalu. Hal itu bertujuan sebagai upaya mitigasi Covid-19 pasca-pemungutan suara.

"Mereka (petugas KPPS) mendatangi ruang isolasi, lalu melayani pemilih di rumah sakit, yang sedang isolasi mandiri, nah harapannya adalah mitigasi risiko itu tidak berhenti," ujar Titi dalam sebuah diskusi daring, Sabtu (12/12).

Penyelenggara pilkada perlu segera melakukan rapid test kepada para petugas KPPS. Agar mereka terhindar dari risiko-risiko yang terjadi selama pemungutan suara.

Titi merujuk pemilihan yang terjadi di Amerika Serikat, saat kasus Covid-19 meningkat usai hari pemungutan suara. Hal inilah yang diharapkan dapat diantisipasi oleh penyelenggara Pilkada.

"Peningkatan kasus di Amerika Serikat itu kan ada peningkatan kasus cukup tinggi ya bahkan angka infeksi positif itu tertinggi setelah dilakukannya pemilu 3 November," ujar Titi.

Di samping itu, dia mengapresiasi, pelaksanaan pemilihan kepala daerah (Pilkada) 2020 yang berjalan baik di tengah pandemi Covid-19. Namun, Titi meminta, pemerintah terbuka jika ada lonjakan kasus usai pelaksanaannya.

"Pemerintah kalau memang kemudian mendapati data ada peningkatan (Covid-19), sikap terbuka itu jauh lebih baik," ujar Titi.

Keterbukaan dari pemerintah diperlukan, agar masyarakat paham bahaya dari Covid-19. Apalagi, Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Tangerang Selatan Bambang Dwitoro meninggal akibat virus tersebut.

"Itu kan menyadarkan kembali walaupun kesadaran itu sudah ada, bahwa kita tidak bisa main-main dengan virus ini," ujar Titi.