REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kantor Staf Presiden (KSP) meminta pembangunan Jalan Tol Trans Sumatra (JTTS) dapat dipercepat. Karena infrastruktur jalan yang menghubungkan Sumatra Selatan hingga Aceh ini akan memicu pertumbuhan wilayah ekonomi baru.
Saat memimpin rapat percepatan proyek pembangunan JTTS, Deputi I KSP Febry C Tetelepta mengatakan, JTTS dicanangkan sebagai Major Project di RPJMN 2020-2024. Pembangunan tol khususnya di Provinsi Sumatera Selatan harus dapat memberikan dampak positif bagi masyarakat.
"Selain itu perlu ada kesempatan bagi pengusaha lokal untuk mengisi dan menjalankan usahanya di area istirahat jalan tol tersebut," ujar Febry dikutip dari siaran resmi KSP, Jumat (11/12).
Selain sebagai proyek utama, Presiden Joko Widodo juga telah menetapkan ruas-ruas JTTS sebagai Proyek Strategis Nasional dalam Perpres 109 Tahun 2020. Karenanya, keberadaan infrastruktur jalan tol ini tidak hanya ditujukan untuk memudahkan transportasi perpindahan orang di kota-kota yang dilewati, tapi juga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi di wilayah sekitarnya.
"Exit tol pun harus direncanakan dengan baik agar wilayah setempat dapat tumbuh," ujar Febry.
Pada rapat tersebut, Febry juga mengapresiasi dukungan dari seluruh pihak atas komitmen percepatan, khususnya percepatan pengadaan tanah. Secara umum, target awal penyelesaian pengadaan tanah yakni pada 2022.
"Tapi dalam rapat ini kita semua bersepakat untuk berupaya menyelesaikannya pada 2021," kata dia.
Seluruh pemerintah daerah yang hadir pada pertemuan ini mendukung penuh pembangunan ruas-ruas tol sebagai Proyek Strategis Nasional yang melintasi wilayah mereka. Wakil Wali Kota Prabumulih Andriansyah Fikri pun meminta agar proses pembangunan tidak memberikan dampak negatif pada alam sekitar wilayahnya.
"Kami mohan agar pembangunan tol ini tidak merusak alam di Prabumulih," ucap Fikri.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
