REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Komisi III DPR Ahmad Sahroni mengimbau masyarakat untuk menahan diri terkait insiden bentrokan antara polisi dan anggota FPI. Sahroni meminta masyarakat untuk menunggu hasil proses hukum.
Sahroni menilai jika memang benar polisi diserang, maka sesuai aturan mereka diperbolehkan membela diri. Untuk itu, sebaiknya masyarakat menunggu keterangan dan bukti-bukti selanjutnya. Sementara jika polisi terbukti melanggar HAM atau bekerja tidak sesuai undang-undang pasti akan diproses. Komisi III juga akan proaktif mengawal masalah ini.
"Memang semua pihak berhak berkumpul dan berorganisasi, namun apabila sudah meresahkan negara apa lagi menyentuh hal-hal kriminal, maka tetap harus ada tindakan agar aturan hukum tetap berlaku," ujarnya, Senin (9/12).
Seperti diberitakan sebelumnya, polisi terlibat insiden dengan anggota laskar FPI pada Senin (7/12) dini hari lalu, di Jalan Tol Jakarta-Cikampek KM 50. Dalam peristiwa itu, enam anggota FPI meninggal dunia ditembak. Polisi mengatakan melakukan penindakan tegas lantaran anggota FPI itu melakukan penyerangan. Namun, pihak FPI membantah keterangan polisi.
Sebelumnya, Sekretaris Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Abdul Mu'ti juga meminta masyarakat untuk menahan diri dalam merespons insiden tersebut. Ia meminta siapapun untuk menghindari aksi yang berpotensi memicu kekerasan di tengah masyarakat.
"Masyarakat sebaiknya menahan diri dengan tidak melakukan aksi-aksi yang berpotensi menimbulkan terjadinya kekerasan dan hal-hal yang tidak diinginkan," kata Abdul.
Ketua PWNU DKI Jakarta Samsul Ma’arif pun mengajak semua elemen bangsa, terutama tokoh agama dan tokoh masyarakat, agar dapat menciptakan suasana yang kondusif dan tidak terprovokasi serta memprovokasi umat.
“Mengajak semua elemen masyarakat untuk tetap mematuhi protokol kesehatan selama pandemi Covid-19 dan terus berdoa demi kebaikan bangsa khususnya keamanan dan kedamaian di Ibuk Kota Jakarta,” ujarnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
