REPUBLIKA.CO.ID, PARIS -- Prancis menyambut kedatangan Presiden Mesir Abdel Fattah al-Sisi dengan meriah. Sejumlah organisasi kemanusiaan berharap baiknya hubungan kedua negara tidak menutupi buruknya catatan pelanggaran hak asasi Pemerintah Mesir.
Prancis dan Mesir memiliki sejumlah kekhawatiran yang sama seperti instabilitas di kawasan Sahel, ancaman kelompok teroris di Mesir dan kevakuman politik di Libya. Kedua negara juga mempererat hubungan ekonomi dan militer mereka sejak Sisi berkuasa.
Namun sebelum kunjungan Senin (7/12) ini 17 kelompok hak asasi manusia di Prancis dan internasional mengeluarkan pernyataan. Mereka menuduh Presiden Prancis Emmanuel Macron menutup mata dengan pelanggaran hak asasi yang dilakukan pemerintah Sisi.
Kairo selalu membantah melakukan pelanggaran hak asasi manusia. Sementara Prancis juga menepis kritikan tersebut dengan mengatakan pemerintah memiliki kebijakan untuk tidak mengungkapkan sikap mereka mengenai catatan hak asasi manusia negara lain ke publik dan membahasnya secara privat.
Dengan iringan suara drum dan terompet Sisi dikawal oleh Garda Republik Prancis saat menuju pusat ibukota Paris dan menyeberang sungai Seine. Macron yang mengenakan masker menyambutnya di Elysee Palace.
Pada November lalu pemerintah Macron mengkritik Mesir karena menahan sejumlah anggota Egyptian Initiative for Personal Rights (EIPR) setelah mereka memberikan pengarahan pada diplomat-diplomat senior di Kairo. "Presiden, jelas akan melanjutkan posisinya mengenai subjek tersebut," kata kantor Kepresidenan Prancis pada wartawan.
Mereka menambahkan Paris melihat 'sinyal positif' dan sebelum Sisi datang ke Prancis, pemerintah Mesir sudah melepaskan para anggota EIPR itu. "Kemitraan ini demi stabilitas di kawasan," kata pemerintah Prancis.
Kemitraan ini sempat merenggang pada November setelah Macron membela kartun Nabi Muhammad. Sesuatu yang menurut Muslim sebagai penistaan agama. "Ini mencoreng citra Prancis di mata demokrasi di Mesir dan di kawasan terutama ketika Macron berdiri menentang kekerasan dan ekstrimisme di Prancis dan memberikan pernyataan panjang mengenai nilai-nilai," kata peneliti Human Right Watch, Amr Magni dalam pernyataan 17 organisasi kemanusiaan yang mengkritik kunjungan Sisi.
"Namun ketika ia diuji di Mesir dan kawasan, ia berpihak pada penindas dan bukan pada nilai-nilai yang ia bela," tambah Magni.
Pada 2013 hingga 2017 Prancis menjadi pemasok utama persenjataan Mesir. Kontrak tersebut sempat tersendat, termasuk kesepakatan pembelian lebih banyak pesawat tempur Rafale dan kapal tempur yang sudah ditahap akhir.
Diplomat mengatakan hal ini lebih disebabkan masalah pendanaan daripada respon Prancis terhadap hak asasi manusia.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
