Monday, 5 Jumadil Akhir 1442 / 18 January 2021

Monday, 5 Jumadil Akhir 1442 / 18 January 2021

KNPI Dukung KPK Hukum Mati Pelaku Korupsi Bansos

Ahad 06 Dec 2020 09:04 WIB

Red: Erik Purnama Putra

Ketua KPK Komjen Firli Bahuri.

Ketua KPK Komjen Firli Bahuri.

Foto: Republika/Putra M. Akbar
Korupsi bansos pada masa pandemi Covid-19 adalah kejahatan kemanusiaan.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggelar operasi tangkap tangan (OTT) pada Sabtu (5/12) dini hari WIB. Dalam operasi senyap kali ini, tim KPK mengamankan seorang pejabat Kementerian Sosial (Kemensos), dan Mensos Juliari Batubara ikut menyerahkan diri ke KPK pada Ahad (6/12) dini hari WIB.

"Betul, pada hari jumat tanggal 4 Desember 2020 jam 23.00 sampai Sabtu 5 Desember 2020 jam 02.00 dinihari KPK telah melakukan tangkap tangan terhadap tersangka PPK pada Program Bansos di Kemensos RI," kata Ketua KPK Komjen Firli Bahuri kepada wartawan, Sabtu.

Pejabat PPK tersebut diduga menerima hadiah dari para vendor PBJ bansos dalam penanganan pandemi Covid-19. KPK mempunyai waktu 1×24 jam untuk menentukan status hukum pihak-pihak yang diamankan.

Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat Komite Nasional Pemuda Indonesia (DPP KNPI), Haris Pertama mendukung penuh Ketua KPK Firli Bahuri yang akan mengambil opsi hukuman mati apabila ada pejabat yang berani korupsi dana bansos Covid-19.

“Korupsi bantuan bansos untuk masyarakat di masa pandemi adalah kejahatan kemanusiaan yang paling biadab. Karena memanfaatkan situasi atau keadaan, di mana negara dan rakyat sedang dalam kesulitan,” tegas Haris di Jakarta, Ahad (6/12).

Haris berharap, KPK dapat memberantas dugaan praktik rasuah dana bansos tersebut. “Usut tuntas jangan hanya sampai PPK karena dia menduga korupsi bansos ini adalah jaringan besar. Kami meminta KPK periksa semua perusahaan penerima pengadaan bansos,” kata Haris menegaskan.

BACA JUGA: Update Berita-Berita Politik Perspektif Republika.co.id, Klik di Sini
 
 
 
 
  • Komentar 0

Dapatkan Update Berita Republika

 

BERITA LAINNYA