REPUBLIKA.CO.ID, MANAMA -- Bahrain tidak akan mengizinkan barang impor Israel yang diproduksi di wilayah Palestina masuk. Laporan kantor berita Bahrain, BNA, ini bertentangan dengan pernyataan yang disampaikan menteri perdagangan negara Teluk Arab tersebut pekan lalu.

Menteri Perdagangan, Industri dan Pariwisata Bahrain Zayed bin Rashid al-Zayani telah mengungkapkan, ia terbuka pada barang impor yang diproduksi di pemukiman ilegal Israel. Bahrain tidak akan membedakan produk yang diproduksi di Israel atau daerah pendudukan di Tepi Barat dan Dataran Tinggi Golan.

"Pernyataan menteri disalahartikan dan kementerian berkomitmen pada sikap tak tergoyahkan pemerintah Bahrain mematuhi resolusi PBB," kata sumber dari kementerian industri, perdagangan dan pariwisata yang dikutip BNA, Jumat (4/12) lalu.

Dalam perjanjian yang dimoderasi Amerika Serikat (AS) pada 15 September lalu Bahrain dan Uni Emirat Arab telah menormalisasi hubungan dengan Israel.  Kesepakatan itu membuka jalan pada Tel Aviv untuk menganeksasi Tepi Barat.

Sebagian kekuatan besar dunia menilai pembangunan pemukiman Israel di daerah pendudukan Tepi Barat ilegal. Uni Eropa mewajibkan produk-produk daerah pendudukan yang diekspor ke negara anggotanya harus diberi label berasal dari daerah pendudukan.

Pada bulan lalu pemerintah Presiden AS Donald Trump menghapus perbedaan antara barang Israel dan barang produk di daerah penduduk Israel di bea cukai AS. Menteri Luar Negeri Palestina Riyad al-Maliki mengatakan Menteri Luar Negeri Bahrain Abdullatif Al-Zayani membantah pernyataan menteri perdagangan.

"Komentar yang dituduhkan padanya, sepenuhnya bertolak belakang dengan posisi dukungan negaranya (Bahrain) pada tujuan Palestina," kata Kementerian Luar Negeri Palestina dalam pernyataannya.

Palestina ingin mendirikan negara merdeka di Tepi Barat dan Gaza, sementara Yerusalem Timur sebagai ibukotanya. Tapi pemukiman Israel di tanah yang mereka ambil pada 1967 telah menghalangi proses damai yang kini mengalami kebuntuan.

Pemerintahan Trump semakin mempersulit kehidupan dan cita-cita rakyat Palestina. Ia memberi dukungan penuh pada Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dan memindahkan Kedutaan Besar AS ke Yerusalem.

Ikuti Whatsapp Channel Republika