Saturday, 10 Jumadil Akhir 1442 / 23 January 2021

Saturday, 10 Jumadil Akhir 1442 / 23 January 2021

Masa Tenang Pilkada, Bawaslu Tangsel Patroli Politik Uang

Ahad 06 Dec 2020 05:17 WIB

Rep: Eva Rianti/ Red: Hiru Muhammad

Pengendara motor melintas di depan ornamen bertuliskan COBLOS yang merupakan alat sosialisasi Pilkada Tangsel di Serpong, Tangerang Selatan, Banten, Selasa (22/9/2020). Kota Tangerang Selatan merupakan salah satu kota yang akan menggelar pesta demokrasi pemilihan Walikota dan Wakil Walikota pada Pilkada Serentak 9 Desember 2020.

Pengendara motor melintas di depan ornamen bertuliskan COBLOS yang merupakan alat sosialisasi Pilkada Tangsel di Serpong, Tangerang Selatan, Banten, Selasa (22/9/2020). Kota Tangerang Selatan merupakan salah satu kota yang akan menggelar pesta demokrasi pemilihan Walikota dan Wakil Walikota pada Pilkada Serentak 9 Desember 2020.

Foto: Antara/Muhammad Iqbal
patroli dilakukan serentak di seluruh kecamatan dan kelurahan

REPUBLIKA.CO.ID,TANGERANG – Agenda pemilihan umum kepala daerah (Pilkada) 2020 telah memasuki masa tenang, yakni pada 6 Desember hingga 8 Desember 2020. Selama tahapan masa tenang, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Tangerang Selatan menyebut akan melakukan patroli pengawasan anti politik uang.

Melalui keterangan resminya di tangerangselatankota.bawaslu.go.id pihak Bawaslu menyampaikan, patroli tersebut dilakukan serentak di seluruh kecamatan dan kelurahan untuk mencegah adanya praktik politik uang. Termasuk diantaranya mengawasi terkait adanya alat peraga atau bahan kampanye yang belum dibersihkan.

“Patroli pengawasan dilakukan untuk memastikan masa tenang bebas dari kegiatan politik atau kampanye dalam bentuk apapun yang berpotensi memengaruhi pemilih pada pemungutan suara di TPS (tempat pemungutan suara) nanti,” tulisnya, Sabtu (5/12).

Pengawasan itu mesti dilakukan di masa tenang jelang Pilkada. Pasalnya, berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu pada 10 hari terakhir, setidaknya ditemukan 280 TPS rawan yang sudah direkomendasikan ke KPU Tangsel. Kasus netralitas aparatur sipil negara (ASN) termasuk yang mendominasi. “Jangan sampai praktik politik uang menjadi upaya lain untuk memenangkan pasangan calonnya,” lanjutnya.

Selain melakukan patroli cegah politik uang, Bawaslu juga memastikan distribusi logistik di TPS terlaksana sesuai dengan prosedur. Kesiapan penggunaan sistem informasi rekapitulasi suara (Sirekap) dari jajaran KPU juga dipastikan oleh para pengawas di tingkat kecamatan, kelurahan, dan TPS. 

BACA JUGA: Update Berita-Berita Politik Perspektif Republika.co.id, Klik di Sini
 
 
 
 
  • Komentar 0

Dapatkan Update Berita Republika

 

BERITA LAINNYA

 
 
 

TERPOPULER

Kamis , 01 Jan 1970, 07:00 WIB