Saturday, 3 Jumadil Akhir 1442 / 16 January 2021

Saturday, 3 Jumadil Akhir 1442 / 16 January 2021

Strategi Mendagri Wujudkan Target Partisipasi Pemilih

Sabtu 05 Dec 2020 07:00 WIB

Red: Ichsan Emrald Alamsyah

KPU bersama pemerintah telah menargetkan partisipasi pemilih sebesar 77,5 persen dalam Pemilihan Serentak 2020. Target ini memiliki tantangan karena pemilihan tahun ini diselenggarakan di tengah pandemi. Menyadari hal itu, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian memiliki strategi khusus untuk memenuhi target tersebut.

KPU bersama pemerintah telah menargetkan partisipasi pemilih sebesar 77,5 persen dalam Pemilihan Serentak 2020. Target ini memiliki tantangan karena pemilihan tahun ini diselenggarakan di tengah pandemi. Menyadari hal itu, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian memiliki strategi khusus untuk memenuhi target tersebut.

Foto: Kemenkominfo
Strategi khusus Mendagri adalah memonitor perekaman e-KTP dan Suket tiap hari

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- KPU bersama pemerintah telah menargetkan partisipasi pemilih sebesar 77,5 persen dalam Pemilihan Serentak 2020. Target ini memiliki tantangan karena pemilihan tahun ini diselenggarakan di tengah pandemi. Menyadari hal itu, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian memiliki strategi khusus untuk memenuhi target tersebut.

Strategi pertama ialah membentuk Desk Pilkada Kementerian Dalam Negeri untuk memonitor atau supervisi proses perekaman kartu tanda penduduk elektronik (e-KTP) dan Surat Keterangan Pencatatan Sipil (Suket) setiap hari.

“Kami rekonsiliasi terus data hariannya kepada KPU dan Bawaslu, sehingga bisa sama-sama kita monitor, daerah-daerah mana yang belum maksimal melakukan perekaman e-KTP ataupun yang tidak mendapatkan Suket," ujar Mendagri.

Prinsip kerja dasar Desk Pilkada Kemendagri adalah mengakomodir segala bentuk pelayanan masyarakat yang ingin menggunakan hak pilih atau melakukan perekaman e-KTP.

Mendagri mengaku telah memerintahkan Desk Pilkada untuk berkoordinasi seluruh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk berupaya maksimal, termasuk melakukan mobilisasi anggotanya masing-masing.

"Masalahnya bisa berbeda-beda di tiapdaerah, itulah tim supervisi yang akan bekerja. Saya sudah perintahkan, dua minggu mereka harus berada di daerah-daerah itu dan bergerak di daerah-daerah yang petanya sudah kami punya yang belum melakukan perekaman secara maksimal," kata Tito.

Strategi kedua, Mendagri telah menetapkan hadiah bagi setiap daerah yang telah melakukan perekaman e-KTP dengan baik dan juga sanksi (punishment) apabila penilaian mereka kurang baik.

Meski jabatan kepala dinas dipilih dan diajukan oleh kepala daerah serta di bawah struktur komando, tapi pengangkatan jabatan berdasarkan surat yang ditandatangani oleh Mendagri.

"Tidak segan-segan, kami akan berikan punishment sehingga kami sudah menyampaikan kepada seluruh Kepala Dinas Dukcapil bekerja maksimal untuk mengakomodir sebanyak-banyaknya. Nah, kami sudah memiliki datanya, daerah-daerah mana saja yang belum maksimal," kata Mendagri.

BACA JUGA: Ikuti Serial Sejarah dan Peradaban Islam di Islam Digest , Klik di Sini
 
 
 
 
  • Komentar 0

Dapatkan Update Berita Republika

 

BERITA LAINNYA