Tuesday, 13 Jumadil Akhir 1442 / 26 January 2021

Tuesday, 13 Jumadil Akhir 1442 / 26 January 2021

Pemerintah Diminta Fokus dengan Permasalahan Papua

Jumat 04 Dec 2020 11:43 WIB

Rep: Haura Hafizhah/ Red: Indira Rezkisari

Pengendara melaju di bawah proyek jembatan penyeberangan orang (JPO) di Kota Jayapura, Provinsi Papua. Pemerintah pusat diminta intropeksi diri dan fokus terkait penanganan berbagai masalah di Papua.

Pengendara melaju di bawah proyek jembatan penyeberangan orang (JPO) di Kota Jayapura, Provinsi Papua. Pemerintah pusat diminta intropeksi diri dan fokus terkait penanganan berbagai masalah di Papua.

Foto: ANTARA/Indrayadi TH
Tuntutan rakyat Papua adalah ungkapan kekecewaan terhadap masalah di Papua.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA --  Anggota Komisi I DPR, Yan Permenas Mandenas, meminta pemerintah intropeksi diri dan fokus terkait penanganan berbagai masalah di Papua. Salah satunya permasalahan Hak Asasi Manusia (HAM) yang tidak pernah selesai sampai tuntas. Sehingga membuat masyarakat Papua geram dengan sikap pemerintah yang abai.

"Saya minta pemerintah intropeksi diri dan fokus pada penyelesaian berbagai pelangaran HAM di Papua. Jika masyarakat Papua terus menyuarakan aspirasi Papua Merdeka. Hal ini merupakan respons panjang dari cara-cara penanganan persoalan Papua yang tidak pernah selesai," katanya dalam keterangan tertulis yang diterima Republika, Jumat (4/12).

Kemudian, ia melanjutkan pemerintah perlu menetapkan kebijakan yang relevan serta dapat diterima oleh masyarakat Papua. Kebijakan tersebut digunakan untuk selesaikan masalah Papua satu persatu mulai dari penanganan keamanan, konflik sosial politik, korupsi, pembangunan manusia Papua dan pemberdayaan orang asli Papua.

"Tuntutan rakyat Papua itu merupakan ungkapan kekecewaan mereka terhadap berbagai kejadian dan kejanggalan yang tidak kunjung usai di Papua. Sepanjang pemerintah mampu menunjukkan konsistensi terhadap penyelesaian masalah di Papua, saya yakin akan ada solusi damai," kata dia.

Ia menjelaskan masyarakat Papua hanya butuh keadilan, keamanan dan kesejahteraan dalam kehidupannya. Pemerintah jangan menutupi kejahatan dan tidak transparan terhadap berbagai masalah di Papua.

"Pertanyaan saya, siapa yang menciptakan konflik di Papua selama ini? Kalau bukan dari pemerintah lewat organisasinya dalam berbagai kebijakan yang sering lalai dalam penerapan di lapangan. Mari ajak masyarakat papua ikut berpatisipasi dalam hal apapun. Agar mereka merasakan dihargai dan diberikan tempat oleh pemerintah," kata dia.

BACA JUGA: Update Berita-Berita Politik Perspektif Republika.co.id, Klik di Sini
 
 
 
 
  • Komentar 0

Dapatkan Update Berita Republika

 

BERITA LAINNYA