Monday, 12 Jumadil Akhir 1442 / 25 January 2021

Monday, 12 Jumadil Akhir 1442 / 25 January 2021

DPD Laporkan Empat Wilayah yang Layak Jadi Provinsi Baru

Jumat 04 Dec 2020 09:49 WIB

Rep: Arif Satrio Nugroho/ Red: Indira Rezkisari

Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti menyampaikan kajian DPD tentang 4 provinsi baru yang layak mendapatkan perhatian pemerintah.

Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti menyampaikan kajian DPD tentang 4 provinsi baru yang layak mendapatkan perhatian pemerintah.

Foto: DPD RI
Salah satu wilayah yang dianggap layak jadi provinsi baru adalah Madura.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti melakukan rapat konsultasi bersama Wapres Ma'ruf Amin selaku Ketua Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah (DPOD), Kamis (3/12) kemarin. Dalam rapat tersebut, LaNyalla melaporkan sejumlah wilayah yang dinilai DPD layak untuk menjadi provinsi, selain Papua.

“Pada kesempatan ini, kami mengucapkan terima kasih atas waktu yang diberikan Bapak Wakil Presiden yang juga sebagai Ketua Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah (DPOD) dalam rapat konsultasi hari ini," ujar LaNyalla dalam rapat konsultasi bersama Wapres KH Ma'ruf Amin di Istana Wapres, Jakarta, dalam keterangan resmi yang diterima Republika.co.id.

Menurut LaNyalla, dari kajian dan aspirasi yang diterima DPD, empat provinsi baru yang layak mendapat perhatian pemerintah. Yaitu Provinsi Kapuas Raya di Kalimantan Barat, Provinsi Bolaang Mongondow Raya di Provinsi Sulawesi Utara, Provinsi Tapanuli Raya di Provinsi Sumatera Utara dan Provinsi Madura di Provinsi Jawa Timur.

Senator asal Dapil Jawa Timur ini merinci mengenai faktor-faktor yang memicu pemekaran di banyak daerah. LaNyalla menyebut di antaranya adalah kesenjangan kesejahteraan, mendekatkan pelayanan publik, meraih dan mendistribusikan kekuatan politik, dan faktor perbedaan sosial dan budaya.

“Kami memahami bahwa membentuk DOB berarti menambah biaya untuk kepala daerah dan wakilnya, DPRD, Organisasi Perangkat daerah (OPD), serta biaya untuk gaji, operasional kantor, peralatan dan gedung," ujarnya.

"Sebagian besar DOB, PAD-nya habis bahkan tak cukup untuk membiayai organisasi baru itu, apalagi untuk belanja infrastruktur, pelayanan pendidikan, kesehatan, pengairan dan lain-lain untuk produksi ekonomi. Jika yang menikmati hanya elit bukan rakyat, tentu itu bukan tujuan DOB," kata LaNyalla.

Oleh karena itu, mantan Ketum PSSI ini mengatakan, pemekaran wilayah harus dilakukan secara selektif. Menurut LaNyalla, pemekaran wilayah harus berdasarkan kebutuhan teknis manajerial untuk peningkatan pelayanan dan percepatan pembangunan.

"Sejalan dengan hal tersebut, bila kita melihat dari aspek geografis dari Sabang hingga Merauke, sudah sepatutnya kita bisa memetakan berapa sebenarnya jumlah Provinsi yang cocok dengan luasnya cakupan wilayah Indonesia saat ini, apakah bisa kita petakan misalnya 45 provinsi," tambahnya.

LaNyalla menilai pembahasan dan perumusan bersama soal Penataan Daerah dan Desain Besar Penataan daerah (Desartada) perlu dilakukan. Ini sebagaimana yang diatur dalam UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, bahwa akan diterbitkan aturan pelaksanaanya dalam bentuk Peraturan Pemerintah (PP).

Selain Ma'ruf Amin, rapat ini juga dihadiri oleh Mendagri Tito Karnavian. Rapat pun diikuti oleh Pimpinan Komite I DPD RI Fachrul Razi dan Djafar Alkatiri. Serta Wakil Ketua Komite II DPD RI Bustami Zainudin.


BACA JUGA: Ikuti News Analysis News Analysis Isu-Isu Terkini Perspektif Republika.co.id, Klik di Sini
 
 
 
 
  • Komentar 0

Dapatkan Update Berita Republika

 

BERITA LAINNYA