REPUBLIKA.CO.ID, PARIS -- Presiden Prancis, Emmanuel Macron, menyatakan tidak akan ada bantuan internasional masuk ke Lebanon, Rabu (2/12). Ancaman ini muncul ketika politisi negara itu tidak membentuk pemerintahan untuk melaksanakan reformasi yang disarankan oleh Prancis.
"Saya akan kembali ke Lebanon pada Desember untuk memberikan tekanan pada kelas politik untuk membentuk pemerintahan baru," kata Macron dalam pidato pembukaannya pada Konferensi Internasional untuk Mendukung Beirut, dikutip dari Al Arabiyah.
Presiden Prancis ini juga mengungkapkan bahwa komunitas internasional akan membentuk dana yang dikelola oleh Bank Dunia untuk mengawasi dan mendistribusikan bantuan kemanusiaan yang dijanjikan ke Lebanon. Prancis dan komunitas Internasional tidak akan menyerah pada desakan reformasi dan penyelidikan menyeluruh atas ledakan Pelabuhan Beirut pada 4 Agustus.
Sedangkan Lebanon, Michel Aoun, mengatakan audit forensik diperlukan untuk mengungkap sosok yang bertanggung jawab atas keruntuhan ekonomi di Lebanon. Dia mengacu pada korupsi yang merajalela selama beberapa dekade di negara tempat miliaran dolar disediakan untuk infrastruktur dan proyek pemerintah.
"Prioritas kami adalah membentuk pemerintahan dengan mengadopsi standar tunggal yang berlaku untuk semua kekuatan politik dan yang diperlukan untuk meluncurkan pembicaraan reformasi," ujar Aoun.
Tapi, Aoun mengatakan, prioritasnya adalah membentuk pemerintahan baru. Lebanon tidak memiliki pemerintahan yang berfungsi penuh sejak 10 Agustus, ketika Hassan Diab mengundurkan diri sebagai perdana menteri karena tekanan dari pengunjuk rasa.
"Tidak ada keraguan bahwa negara-negara yang bertemu hari ini dapat memberikan Lebanon bantuan dasar, melalui sarana yang tersedia bagi Perserikatan Bangsa-Bangsa dan Uni Eropa, untuk memerangi pencurian dana publik," kata Aoun.
Aoun mengatakan bahwa Lebanon saat ini sedang bernegosiasi dengan Bank Dunia mengenai pinjaman 246 juta dolar AS untuk membentuk program jaring pengaman sosial. Dana ini pun dipergunakan untuk membantu negara tersebut mengatasi tanggapannya terhadap virus Corona.
Presiden Bank Dunia, David Malpass, kembali mengingatkan otoritas Lebanon untuk membentuk jaring pengaman sosial dan terlibat dalam reformasi komprehensif yang diperlukan, termasuk reformasi sektor keuangan. “Bank Dunia siap membantu Lebanon dan institusi di Lebanon dengan berkontribusi dengan institusi dan negara lain, dan kami menegaskan komitmen kami untuk membantu Lebanon melaksanakan ketentuan peta jalan untuk membangun kembali Pelabuhan Beirut dengan lebih baik,” ujarnya.
Sekretaris Jenderal PBB, Antonio Guterres, mengatakan komunitas internasional harus menyerukan kepada para pemimpin di Lebanon untuk mengesampingkan perbedaan politik. Polisi Lebanon seharusnya mempertimbangkan kepentingan serta memenuhi kebutuhan warga dan PBB berjanji akan terus mendukung Lebanon dan rakyatnya untuk memulihkan stabilitas.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
