REPUBLIKA.CO.ID, MEXICO CITY -- Komisi Hak Asasi Manusia Nasional Meksiko (CNDH) dan kelompok HAM lainnya pada Selasa (1/12) memperingatkan tentang "militerisasi" kantor badan imigrasi negara itu. Mereka mengatakan hal itu dapat membuat ribuan imigran yang tiba di Meksiko lebih rentan.
Pemerintah Meksiko selama setahun terakhir sangat bergantung pada militernya untuk menghentikan arus migran Amerika Tengah yang menuju ke Amerika Serikat, sehingga mengerahkan ribuan tentara Meksiko di tengah tekanan dari Presiden AS Donald Trump.
Dalam pernyataan yang ditandatangani bersama oleh puluhan kelompok hak asasi manusia Meksiko, CNDH mengatakan kantor-kantor Institut Migrasi Nasional (INM) yang ada di sedikitnya 18 negara bagian Meksiko, termasuk Chiapas di perbatasan Guatemala, dijalankan oleh orang-orang dengan "profil militer".
"Pendekatan ini mendukung gagasan kriminalisasi kelompok migran, yang selanjutnya memperburuk situasi rentan mereka," kata CNDH dalam sebuah pernyataan.
Juru bicara INM dan militer tidak menanggapi Reuters untuk permintaan komentar. CNDH meminta pemerintah Meksiko untuk meninjau situasi dan lebih fokus pada hak asasi manusia daripada keamanan dalam hal imigrasi.
"Kami menyampaikan keprihatinan kami atas kurangnya kejelasan dalam pelaksanaan kebijakan migrasi dan berbagai pelanggaran hak asasi manusia yang membuat sejumlah migran yang bergerak di Meksiko menjadi sasaran," kata CNDH.
Organisasi-organisasi termasuk Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) telah menyatakan keprihatinannya pada masa lalu tentang penggunaan personel militer di perbatasan Meksiko. Mereka memperingatkan hal itu akan menyebabkan peningkatan keluhan terhadap para migran.
Setiap tahun, ribuan migran berusaha menyeberangi Meksiko dan mencapai Amerika Serikat. Namun, menurut sejumlah kelompok hak asasi manusia, penculikan dan pembunuhan oleh geng kejahatan terorganisir Meksiko dan pelecehan oleh pegawai negeri adalah hal yang biasa terjadi.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
