REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Aktris Hollywood Scarlett Johansson telah meminta pihak berwenang Mesir untuk membebaskan anggota staf kelompok hak asasi manusia (HAM) terkemuka yang memicu kecaman internasional. Wanita berusia 36 tahun itu mendesak pihak berwenang untuk melepaskan Direktur Eksekutif Inisiatif Mesir untuk Hak Pribadi (EIPR), Gasser Abdel-Razek dalam sebuah video yang diunggah di kanal YouTube EIPR.
Dia juga menyerukan pembebasan Direktur Peradilan Pidana EIPR Karim Ennarah, Manajer Kantor Mohammed Basheer, dan salah seorang peneliti Patrick George Zaki.
"Berbicara dengan lantang telah menjadi hal berbahaya saat ini di Mesir. Saya ingin menunjukkan penderitaan empat orang yang ditangkap secara tidak adil karena membela martabat rakyat, yaitu Jasser, Karim, Muhammad, dan Patrick yang bekerja untuk EIPR,” kata Johansson, dilansir English Al Arabiya, Rabu (2/12).
Dia menambahkan keempat orang tersebut telah menghabiskan hidup mereka dalam melawan ketidakadilan. Namun, mereka berada di balik jeruji besi sekarang atas semua tuduhan palsu yang menyerang mereka selama bertahun-tahun.
"Yang benar adalah satu-satunya kejahatan mereka adalah membela martabat orang Mesir," ujar dia.
Anggota staf EIPR ditangkap dalam tindakan keras bulan lalu dan sejak itu diinterogasi tentang kegiatan peradilan pidana mereka. Kegiatan tersebut termasuk pekerjaan yang diterbitkan pada November tentang peningkatan eksekusi yang mengkhawatirkan.
Penangkapan tersebut telah dikecam oleh kelompok hak asasi internasional karena menyerang masyarakat sipil di Mesir. Beberapa negara Eropa, Amerika Serikat (AS), dan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mengutuk penahanan para anggota EIPR.
"Kami menyerukan kepada pihak berwenang Mesir untuk meringankan semua hukuman mati, membatalkan hukuman, dan memerintahkan penarikan kembali yang adil tanpa bantuan hukuman mati untuk Wael Tawadros," kata Manajer Administrasi EIPR, Philip Luther.
Luther mendesak masyarakat internasional, termasuk badan-badan hak asasi manusia PBB untuk secara terbuka menyerukan kepada pihak berwenang Mesir agar segera menghentikan eksekusi. Dia juga meminta agar anggota Dewan Hak Asasi Manusia PBB secepatnya membentuk mekanisme pemantauan dan pelaporan tentang situasi hak asasi manusia di Mesir.
Kelompok hak asasi memperkirakan ada sekitar 60.000 tahanan di Mesir adalah tahanan politik. Para tahanan terdiri dari aktivis sekuler, jurnalis, pengacara, akademisi, dan Islamis yang ditangkap dalam tindakan keras terhadap perbedaan pendapat di bawah Presiden Abdel Fattah al-Sisi. Namun, Mesir berulang kali membantah tuduhan pelanggaran hak asasi manusia.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
