REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Menteri Keuangan Sri Mulyani menyebutkan, pemerintah daerah (pemda) masih terlalu bergantung pada program pemerintah pusat. Hal ini tergambarkan dari realisasi anggaran penanganan Covid-19 yang masih rendah di tingkat daerah, terutama untuk bantuan sosial dan ekonomi.
Sri menjelaskan, pemerintah daerah (pemda) memiliki alokasi anggaran Rp 72,45 triliun untuk penanganan Covid-19. Tapi, hingga awal November, realisasinya baru 42,23 persen yang dikarenakan beberapa kendala. Di antaranya, kesulitan komunikasi dan koordinasi dengan pihak terkait seperti pemda lain dan satuan tugas.
Meski demikian, Sri menjelaskan, realisasi anggaran yang masih rendah menunjukkan, program pemda belum dilaksanakan secepat dan se-urgent seperti di tingkat pusat. "Ini menggambarkan, tampaknya daerah sangat tergantung pada program pemerintah pusat," katanya dalam konferensi pers secara virtual, Selasa (1/12).
Sri menuturkan, hal ini menjadi satu pembelajaran bagi pemerintah pusat maupun pemda. Khususnya dengan berharap, APBD dapat melakukan seluruh program sehingga membantu perannya sebagai countercyclical di tengah situasi pandemi.
Secara lebih rinci, penyerapan terendah terjadi pada program dukungan ekonomi. Pemerintah daerah mendapatkan alokasi Rp 19,24 triliun, namun hanya terserap sekitar Rp 2,75 triliun atau 14,3 persen dari pagu. Angka ini sudah membaik dibandingkan September yang terealisasi di level 13,73 persen.
Sementara itu, pada klaster kesehatan, anggarannya sudah terserap 49,12 persen hingga Oktober. Dari alokasi Rp 30,40 triliun, pemda sudah membelanjakan Rp 14,9 triliun untuk penanganan pandemi di bidang kesehatan. Realisasi ini naik Rp 1,5 triliun dibandingkan bulan sebelumnya.
Penyerapan pada jaring pengaman sosial menjadi yang terbesar yakni 56,62 persen. Alokasi untuk pemda mencapai Rp 22,8 triliun, dan sudah terserap sekitar Rp 12,91 triliun untuk memberikan berbagai program bantuan sosial.
Selain masalah komunikasi, pelaksanaan program di tingkat daerah mengalami hambatan lain. Pertama, waktu pelaksanaan tender untuk program atau kegiatan yang relatif sempit. Selain itu, pengawasan pelaksanaan program atau kegiatan yang belum cukup kuat. "Ini berarti daerah membutuhkan perhatian besar," kata Sri.
Secara keseluruhan, program PEN sendiri sudah terserap 62,1 persen hingga Rabu (25/11). Dari pagu anggaran Rp 695,2 triliun, sebanyak Rp 431,4 triliun di antaranya sudah disalurkan dalam bentuk berbagai program.
Dengan beberapa program yang masih akan dilaksanakan sampai Desember plus persiapan dana cadangan untuk vaksin, Sri memperkirakan total realisasi sampai akhir tahun bisa mencapai lebih dari Rp 664 triliun atau 95,5 persen dari pagu Rp 695,2 triliun.
"Ini yang akan mendorong perekonomian pada bulan terakhir di 2020 sesudah kita melakukan peningkatan belanja di kuartal ketiga lalu," tuturnya dalam konferensi pers BNPB secara virtual, Senin (30/11).
Ikuti Whatsapp Channel Republika
