Saturday, 3 Jumadil Akhir 1442 / 16 January 2021

Saturday, 3 Jumadil Akhir 1442 / 16 January 2021

Fit and Proper Test Calon Kapolri Tunggu Surat dari Presiden

Senin 30 Nov 2020 12:32 WIB

Rep: Febrianto Adi Saputro/ Red: Ratna Puspita

Wakil Ketua Komisi III DPR Ahmad Sahroni

Wakil Ketua Komisi III DPR Ahmad Sahroni

Foto: Republika/Putra M. Akbar
Fraksi Partai Nasdem dukung siapa saja calon kapolri pengganti Jenderal Idham Azis.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Komisi III DPR belum mengetahui kapan akan melakukan uji kepatutan dan kelayakan (fit and proper test) calon Kapolri. Wakil Ketua Komisi III DPR Ahmad Sahroni mengatakan sampai saat ini Komisi III DPR belum menerima surat dari Presiden Joko Widodo (Jokowi). 

"Kami menunggu saja," kata Sahroni kepada Republika, Senin (30/11).

Kapolri Jenderal Idham Azis akan memasuki pensiun pada Januari 2021. Sementara DPR akan kembali memasuki masa reses pada pertengahan Desember mendatang.

Baca Juga

"Kami Komisi III kapan aja siap fit and proper calon Kapolri mendatang," ujarnya.

Ia mengatakan, Fraksi Partai Nasdem prinspinya mendukung siapa saja calon kapolri pengganti Jenderal Idham Azis. Nasdem mendukung siapapun nama yang akan diajukan oleh Presiden.

"Kami dukung siapapun yang akan dipilih oleh Presiden yang penting kapabilitas hebat dan punya karir yang bagus," ucapnya. 

Anggota Komisi III DPR RI Didik Mukrianto mengatakan, kapolri harus paham tugas dan tanggung jawab Kepolisian yang berat dalam memelihara keamanan, ketertiban, menyayomi, dan melayani masyarakat. Dalam konteks politik dan demokrasi, menurut Didik, kapolri kedepan harus mampu memposisikan Polisi sebagai Kepolisian Negara Republik Indonesia.

"Kapolri harus memastikan netralitas kelembagaannya dalam kompetisi-kompetisi politik dan menjaga prinsip-prinsip negara hukum yang demokratis," ujarnya melalui keterangan yang diterima Republika.co.id.

Ia menjelaskan, Kapolri ke depan haruslah sosok yang memiliki integritas dan rekam jejak yang baik, termasuk kapasitas, kapabilitas dan kompetensi yang baik. Kapolri juga harus menjunjung tinggi prinsip-prinsip demokrasi sipil di negara hukum yang demokratis seperti Indonesia.

BACA JUGA: Update Berita-Berita Politik Perspektif Republika.co.id, Klik di Sini
 
 
 
 
  • Komentar 0

Dapatkan Update Berita Republika

 

BERITA LAINNYA