REPUBLIKA.CO.ID, BRIDGETOWN - Pada 30 November 1966, Barbados merdeka setelah bergabung dengan Federasi Hindia Barat (1958-1962). Undang-undang Kemerdekaan Barbados 1966 adalah Undang-undang resmi Parlemen Britania Raya yang memberikan Kemerdekaan kepada Barbados kala itu.
Barbados telah menjadi negara berbahasa Inggris keempat di Hindia Barat yang mencapai Kemerdekaan penuh dari Britania Raya. Pada saat itu ekonomi berkembang dan beragam terutama sebagai hasil kebijakan yang diambil oleh pemerintah yang dibentuk.
Dilansir laman Britannica, Barbados adalah anggota Persemakmuran dan terus memainkan peran utama dalam pembentukan kerja sama regional. Pada 1968, Errol Barrow (Perdana Menteri periode 1966-76 dan 1986-87) membantu membentuk Asosiasi Perdagangan Bebas Karibia.
Asosiasi itu menjadi Komunitas Karibia dan Pasar Bersama (Caricom) pada 1973. Negara di kepulauan Karibia ini juga telah menjalin hubungan dekat dengan negara-negara di tempat lain di dunia berkembang.
Selama periode pascakemerdekaan, Barbados memiliki salah satu sistem politik paling stabil di Karibia yang berbahasa Inggris. Partai Buruh Demokratik (DLP) memimpin negara menuju kemerdekaan dan terus menjabat hingga 1976. Setelah itu dalam pemilihan umum yang bebas dan adil yang diadakan secara berkala, DLP dan Partai Buruh Barbados (BLP) bergantian memimpin pemerintahan.
Laman Totally Barbados mengatakan upacara Kemerdekaan pertama yang bersejarah untuk Barbados termasuk parade yang rumit, serta adopsi dan pemutaran pertama Lagu Kebangsaan dan pengibaran Bendera Nasional pertama. Meskipun Barbados sekarang dianggap sebagai negara Merdeka di dalam Persemakmuran, pulau itu mempertahankan hubungan dengan raja Inggris, diwakili oleh Gubernur Jenderal.
Barbados juga terus dibentuk oleh warisan Inggrisnya. Pemerintah, sekolah, dan agama semuanya didasarkan pada sistem Inggris.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
