Ahad 29 Nov 2020 15:23 WIB

Sleman Raih Penghargaan Pengaduan Pelayanan Publik Terbaik

Penghargaan diserahkan Ketua Ombudsman RI, Amzulian Rifai.

Rep: Wahyu Suryana/ Red: Yusuf Assidiq
Kantor Pemkab Sleman.
Foto: Wahyu Suryana.
Kantor Pemkab Sleman.

REPUBLIKA.CO.ID, SLEMAN -- Pemkab Sleman, DIY, menjadi satu dari 15 instansi pemerintah dengan pengelola sistem pengaduan pelayanan publik terbaik 2020. Penghargaan diberikan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB).

Penghargaan diserahkan Ketua Ombudsman RI, Amzulian Rifai, dan disaksikan Menteri PANRB, Tjahjo Kumolo. Kompetisi ini merupakan ajang pemberian penghargaan kepada instansi yang miliki pengelolaan pengaduan pelayanan publik terbaik di Indonesia.

Bupati Sleman, Sri Purnomo mengatakan, penghargaan akan memacu semangat Pemkab Sleman mendorong keterlibatan masyarakat dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik. Sehingga, pelayanan publik dapat mengelola pengaduan secara ideal.

Kemudian, mampu memaksimalkan keterlibatan masyarakat dalam monitoring dan evaluasi pelayanan publik. Sekaligus, dapat memanfaatkan data itu sebagai dasar pengambilan kebijakan mewujudkan pelayanan publik yang lebih baik sesuai kebutuhan masyarakat.

"Lapor Sleman menjadi ikon dari capaian Sleman Smart Regency, dibuktikan dengan Lapor Sleman Sebagai sistem pengelola pengaduan pelayanan publik terbaik 2020," kata Sri.

Deputi Bidang Pelayanan Publik Kementerian PANRB, Diah Natalisa menuturkan, jumlah peserta tahun ini meningkat 40,7 persen dibanding tahun lalu. Angka partisipasi IP naik 62 persen, sementara peserta UPP meningkat 27 persen dibanding tahun lalu.

"Semua proses sosialisasi, registrasi, presentasi, dan wawancara dilaksanakan secara daring, ini tantangan besar bagi peserta maupun juri. Oleh karena itu, kami sangat mengapresiasi antusiasme peserta dan juri di tengah adaptasi kebiasaan baru," ujar Diah.

Anggota Tim Reformasi Birokrasi Nasional, Eva Kusuma Sundari menambahkan, banyak yang mengolah pengaduan lewat LAPOR! sebagai sumber perubahan, bahkan perencanaan pemerintah. Karenanya, 15 pemenang jadi pengetahuan baru bagi pemerintah mendatang.

"Tidak perlu mulai dari nol, mereka bisa mempercepat reformasi birokrasi dari model yang ditemukan para pemenang kompetisi ini," katanya.

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement